JAKARTA — Ahli digital forensik Rismon Sianipar mengaku tersinggung atas pernyataan kepolisian yang menyebut buku Jokowi's White Paper tidak memiliki nilai ilmiah.
Buku tersebut disusun Rismon bersama Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, dan menjadi bagian dari polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Rismon mengatakan kesimpulan kepolisian itu diambil hanya berdasarkan pemeriksaan terhadap 20 ahli. Menurut dia, langkah tersebut tidak cukup untuk menilai sebuah karya ilmiah.Baca Juga:
"Penjelasan Divhumas Polda Metro Jaya yang membuat kami sakit hati. Hanya dengan menanyai 20 ahli, langsung disimpulkan buku kami tidak ilmiah. Polisi sudah keluar dari arena yang diatur undang-undang," kata Rismon saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin, 22 Desember 2025.
Ia menegaskan, kepolisian bukan lembaga yang berwenang menentukan apakah suatu karya dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah atau tidak.
Rismon mengaku memiliki pengalaman panjang di bidang analisis citra digital dan telah mempublikasikan risetnya dalam berbagai jurnal ilmiah sejak lebih dari dua dekade lalu.
Beberapa hasil penelitiannya, kata dia, dimuat dalam jurnal teknik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta Universitas Kristen Petra Surabaya sejak 2002.
Karena itu, ia menilai bantahan terhadap karya ilmiah seharusnya dilakukan secara akademis dan tertulis.
"Kalau mau membantah, buktikan dan tuliskan. Itulah peradaban ilmiah, bukan sekadar narasi," ujar Rismon mengutip pesan dosennya.
Kuasa hukum Rismon, Refly Harun, juga mempertanyakan kesimpulan kepolisian tersebut. Ia meragukan aparat benar-benar membaca isi buku Jokowi's White Paper sebelum menyimpulkan tidak ilmiah.
"Bagaimana bisa menilai ilmiah atau tidak kalau bukunya tidak dibaca?" kata Refly.
Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan analisis terhadap dokumen dan temuan terkait ijazah Presiden Jokowi harus berbasis keilmuan yang bersertifikasi.
"Semua orang boleh menganalisis, tapi harus berdasarkan keilmuan yang akademis dan saintifik, serta memiliki sertifikasi," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 18 Desember 2025.
Ia mempertanyakan apakah Rismon memiliki sertifikasi khusus dalam penelitian ijazah.
Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka atas dugaan penyebaran informasi terkait ijazah palsu Presiden Jokowi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 27A dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 310 dan/atau 311 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
Delapan tersangka tersebut dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama terkait dugaan penghasutan, sementara klaster kedua, yang mencakup Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma, dijerat pasal manipulasi dan penghapusan dokumen elektronik.
Hingga kini, Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih menangani enam laporan polisi, termasuk laporan yang diajukan langsung oleh Presiden Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.*
(km/ad)
JAKARTA Penemuan bayi perempuan berusia dua hari di gerobak nasi uduk Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menimbulkan misteri baru. Sebelumny
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah resmi membuka kembali seleksi jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (B
NASIONAL
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin resmi ditetapkan sebagai SMK Model Pembelajaran PM (Pendidikan Modern) dan KKA (Kurikulum Kompetensi
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Unit Resmob Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum P
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) menuntut aparat pe
NASIONAL
MAKASSAR Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Makassar untuk menelusuri kasus meninggalnya remaja Bertrand Eka Prase
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 387 kasus suspek campak pada awal tahun 2026, dengan 18 kasus terkonfirm
KESEHATAN
JAKARTA Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman, disebut tengah menyiapkan rencana mendatangkan dua pemain asal Eropa untuk dinatur
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaa
NASIONAL
