Purbaya: Duit Bencana Siap Dikucurkan, Asal BNPB Jangan "Ngaco" Hitungannya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) Hellyana sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu, Rabu (17/12/2025).
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim Polri.
Kabar ini juga dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.Baca Juga:
"Iya benar, Wagub Babel Hellyana ditetapkan tersangka," ujarnya, Senin (22/12/2025).
Kuasa hukum pelapor, Herdika Sukma Negara, menyatakan telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Mabes Polri.
Herdika menyayangkan penggunaan gelar atau ijazah palsu oleh Hellyana, yang hingga saat ini masih dipergunakan secara resmi.
Berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), Hellyana tercatat kuliah pada 2013 dan mengundurkan diri pada 2014.
"Tidak mungkin ijazah sudah keluar hanya dengan masa kuliah satu tahun saja," jelas Herdika.
Sementara itu, Hellyana melalui kuasa hukumnya, Zainul Arifin, mengklaim kliennya justru merupakan pihak yang dirugikan atau korban.
"Jika ada dugaan pemalsuan ijazah, secara hukum klien kami adalah pihak yang paling dirugikan. Peristiwa seperti ini tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya pihak lain yang terlibat," ujarnya.
Kasus ini bermula dari laporan mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Ahmad Sidik, yang disertai kuasa hukumnya, Herdika Sukma Negara, pada 21 Juli 2025.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.
Hingga saat ini, Bareskrim masih mendalami kasus ini dan memeriksa pihak-pihak terkait untuk memastikan alur dugaan pemalsuan ijazah serta peran masing-masing pelaku.*
(cn/ad)
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh masyaraka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa staf administrasi Kejagung Febrio Adiono dalam penyelidikan ka
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus duga
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan Medan Corpu Smart sebagai platform pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di li
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah kepada del
PARIWISATA
MEDAN Rangkaian kegiatan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) mulai digelar di Sumatera Utara (Sumut). Forum tersebut diha
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial agar memiliki nilai
EKONOMI
MEDAN Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menilai hubungan kausal antara tindakan kliennya saat masih menjabat di PT Indonesia Asahan Al
HUKUM DAN KRIMINAL