Bareskrim Buru Bandar Sabu Jaringan Sumut–NTB, Amrin Siregar Resmi DPO
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memburu seorang buronan kasus narkotika jaringan Sumatera Uta
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, menyoroti jumlah penangkapan dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang mencapai 1.037 orang.
Menurutnya, jumlah ini terlalu besar dan perlu dilakukan pendataan ulang oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Komisi Reformasi tidak menyelesaikan kasus, termasuk peristiwa akhir Agustus. Itu tidak boleh diputuskan atau diintervensi secara hukum oleh Komisi Reformasi," ujar Mahfud MD seusai menghadiri acara dengar pendapat di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Senin (22/12/2025).Baca Juga:
Mahfud menegaskan bahwa peran KPRP hanya memberikan saran kepada Kapolri.
Dalam hal ini, KPRP meminta agar orang-orang yang ditangkap disisir kembali, sehingga mereka yang tidak bersalah dapat segera dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya.
"Supaya disisir banyak orang yang tidak bersalah. Yang hanya ikuti-ikutan, lalu mem-forward sebuah hal, ditangkap juga dianggap provokator. Itu supaya dibebaskan, ada yang ditangguhkan, ada yang dipercepat," jelasnya.
Menurut Mahfud, percepatan berarti orang-orang yang sudah memenuhi syarat dapat segera diajukan ke pengadilan.
Meski begitu, Mahfud menekankan bahwa KPRP tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus hukum.
"Kalau kasus itu, jika ada dugaan pelanggaran dari polisi, laporannya bisa ke Irwasum, Propam, Irwasda, dan sebagainya," ujarnya.
Mahfud menambahkan, Komisi Percepatan Reformasi Polri saat ini masih menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai bagian dari proses reformasi.
Semua pro-kontra dicatat terlebih dahulu sebelum diputuskan langkah-langkah kebijakan.
"Kita masih dalam tahap serap aspirasi, jadi tantangan untuk reformasi masih terus dicatat," pungkas Mahfud MD.*
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memburu seorang buronan kasus narkotika jaringan Sumatera Uta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilay
NASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan akan menelusuri dugaan adanya pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai melakukan ak
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke7 RI Joko Widodo akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Ja
POLITIK
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma
POLITIK
JAKARTA Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta usai aksi demonst
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk periode 202
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Rekaman wawancara Ketua BEM FH Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin kembali viral di media sosial. Dalam rekaman tersebu
NASIONAL
SAMPANG Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesi
NASIONAL