JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Prunomo Harahap mempertanyakan keputusan lembaga antirasuah yang menyetop kasus dugaan suap terkait izin eksplorasi, usaha pertambangan, dan operasi produksi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Keputusan tersebut mengejutkan karena sebelumnya sudah ada tersangka dan sejumlah bukti ditemukan.
"Waktu itu naik dari penyelidikan ke penyidikan bagaimana? Apalagi sudah ada tersangka, dan tentu dua alat bukti sudah ditemukan," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/12/2025).Baca Juga:
Yudi menilai dalih KPK soal "kurang bukti" bertolak belakang dengan aturan internal lembaga, yang menetapkan tersangka hanya jika bukti sudah dianggap cukup.
Menurutnya, keputusan menghentikan kasus (SP3) seharusnya tidak mudah diambil.
"Jika bukti kurang, bagi saya agak kurang dapat diterima logika," ujar Yudi.
Ia menambahkan, KPK seharusnya menempuh jalur pengadilan untuk menguji bukti, bukan menghentikan kasus begitu saja.
Eks Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian izin pertambangan nikel.
Ia diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun, berasal dari penjualan produksi nikel yang melalui proses perizinan yang melawan hukum.
Dalam praktiknya, Aswad disebut mencabut kuasa pertambangan mayoritas milik PT Antam, kemudian menerbitkan 30 surat keputusan izin eksplorasi bagi delapan perusahaan hingga beberapa di antaranya mencapai tahap produksi dan diekspor.
Ia juga diduga menerima Rp13 miliar dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Keputusan KPK yang menyetop kasus ini menimbulkan kritik, termasuk dari mantan penyidik sendiri, karena menurut mereka bukti yang ada seharusnya cukup untuk dibawa ke pengadilan.*
(mt/ad)
BANDA ACEH Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, menerima penyerahan wakaf tanah seluas 5.611 meter persegi da
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kot
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung kondisi Jembatan Batang Angkola di Padang
PEMERINTAHAN
MADINA Tim gabungan Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menyita 14 unit ekskavator dari lokasi tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut purapura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
