Pemprov Sumut Hentikan Aktivitas Tambang Ilegal di 13 Titik, Pelaku Usaha Diminta Segera Urus Izin
DELI SERDANG Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di 13
PEMERINTAHAN
BITVONLINE.COM– Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, masih bebas meski sudah ada sejumlah barang bukti yang disita dari kasus yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus ini telah menarik perhatian publik karena status Firli yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat tinggi di lembaga antikorupsi.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, memberikan penjelasan terkait perkembangan penyidikan yang tengah berlangsung. Menurutnya, tim penyidik masih dalam proses mendalami perkara ini. “Saya pastikan, proses penyidikannya masih terus berlangsung dan progresnya sangat baik,” ujar Kombes Ade dalam keterangan pers yang disampaikan, Selasa (20/11).
Ia juga menjelaskan bahwa penyidik masih bekerja untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ada di Kejaksaan Tinggi Jakarta. “Tim penyidik saat ini masih memenuhi petunjuk P-19 dan hasil koordinasi dengan JPU pada Kantor Kejati Jakarta,” kata Ade.
Meski begitu, Ade menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada hambatan dalam proses penyidikan terhadap Firli Bahuri. “Tidak ada kendala atau hambatan sama sekali dalam proses ini,” tambahnya.
Selain itu, Kombes Ade memastikan bahwa penanganan perkara yang melibatkan Firli Bahuri tetap dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. “Kami pastikan tidak ada intervensi apapun dalam proses hukum ini. Koordinasi dengan JPU di Kejati DKI Jakarta berjalan efektif dan lancar untuk melengkapi berkas perkara,” tegasnya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa barang bukti yang disita dalam penyidikan kasus ini berasal dari Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang kini telah menjadi terpidana. Firli Bahuri yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan sebelum menjadi Ketua KPK, masih bebas meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini juga melibatkan sejumlah pejabat lainnya, termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, yang mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Kapolda Karyoto juga memastikan bahwa penyidikan akan dilakukan dengan objektif, tanpa adanya pengaruh eksternal.
Hingga saat ini, masyarakat menantikan kelanjutan kasus ini, dengan harapan agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku.
(JOHANSIRAIT)
DELI SERDANG Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di 13
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menutup delapan lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Titi Besi, Kecamatan
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri k
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh di Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, kembali melaksanakan kegiat
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap jaringan judi online (judol) internasional yang beroperasi
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Aksi unjuk rasa bertajuk Demo 2626 digelar di depan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026). Dalam aksi tersebut, ma
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti belum terwujudnya mobil nasional di Indonesia meski negara telah merdeka selama 81 t
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan salah satu hobinya adalah mempelajari sejarah. Menurut dia, banyak pelajaran penting yang d
NASIONAL
BANDUNG Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap kronologi lengkap kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dialami perempuan berinis
HUKUM DAN KRIMINAL