Pemkab Deli Serdang Gelontorkan Rp1,7 Miliar untuk Bangun Gapura Perbatasan Binjai
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk membangun gapura di perbatasan wilayahnya dengan Kota B
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di seluruh negeri.
Salah satu wujudnya, MA memberikan Anugerah Penghargaan Kinerja Terbaik dalam Penyelesaian Perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo Kelas IA Khusus, Darius Naftali, S.H., M.H., pada acara Apresiasi dan Refleksi MA RI Tahun 2025 bertema "Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat", yang digelar di lobi utama Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi institusional kepada satuan kerja peradilan yang menunjukkan kinerja optimal, khususnya terkait efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai standar yang ditetapkan MA.Baca Juga:
Penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan jumlah perkara yang diselesaikan, kepatuhan tenggat waktu, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ketua MA RI, Prof. Dr. H. Sunarto, menegaskan bahwa penghargaan bukan semata simbol prestasi, tetapi bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan agar seluruh satuan kerja peradilan mempertahankan profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik yang responsif.
Sementara itu, Ketua PN Sidoarjo, Darius Naftali, menyatakan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur PN Sidoarjo.
Ia menuturkan, pihaknya melakukan rekap ulang permohonan eksekusi sejak 2022, memanggil kembali pemohon untuk menemukan solusi, dan mengeksekusi perkara yang memungkinkan secara tepat waktu.
Langkah ini mampu meningkatkan produktivitas hingga tiga kali lipat dibanding biasanya.
"Keberhasilan ini bukan prestasi individu, tetapi sinergi antara hakim, panitera, dan seluruh pegawai PN Sidoarjo. Penghargaan ini menjadi pengingat agar kami tidak berpuas diri, karena tantangan ke depan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap lembaga peradilan yang bersih, profesional, dan berintegritas," ujar Darius.
MA RI menegaskan, pemberian penghargaan serupa akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong kompetisi sehat antar-satuan kerja peradilan dan mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan peradilan.
Melalui langkah ini, MA kembali menegaskan visinya untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, unggul dalam kinerja administratif dan yudisial, serta dipercaya publik sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.*
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk membangun gapura di perbatasan wilayahnya dengan Kota B
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga memastikan pengakuan ij
PENDIDIKAN
MEDAN Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, menegaskan bahwa kritik mahasiswa terhadap pemerintah harus disamp
NASIONAL
MEDAN Kalian pernah enggak melihat perempuan Batak membawa wadah anyaman berisi beras di atas kepala saat menghadiri pesta adat? Benda t
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Penghasilan yang tidak menentu tak menyurutkan perjuangan Zulkifli Nasution untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai pendid
PEMERINTAHAN
MEDAN Tabel angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang
EKONOMI
MEDAN Setan selama ini kerap dipahami sebagai makhluk gaib dari golongan jin yang menggoda manusia agar melakukan perbuatan buruk. Namun
AGAMA
JAKARTA Pengamat Politik Propetik, Samuel F. Silaen, mengingatkan masyarakat dan para pengambil keputusan agar tidak terbiasa menyalahka
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG TNI Angkatan Laut (TNI AL) berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menangani dugaan pelang
HUKUM DAN KRIMINAL
NABIRE Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KEL di Nabire, Papua Tengah, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Keputusan tersebut
HUKUM DAN KRIMINAL