Rusia Ragukan Board of Peace, Sebut Mandat Tidak Sinkron dengan DK PBB
MOSKWA Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Presiden Ame
INTERNASIONAL
JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengaku bingung dengan surat dakwaan jaksa terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
Nadiem Makarim mempertanyakan dasar perhitungan dakwaan senilai Rp 809 miliar yang didasarkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022.
"Dakwaan ini sangat membingungkan bagi saya. Di satu bagian dakwaan disebut saya menerima aliran dana, tapi di bagian lain disebut bukti memperkaya diri adalah peningkatan surat berharga. Apakah tuduhannya saya menerima uang atau surat berharga? Bingung saya," ujar Nadiem saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1).Baca Juga:
Nadiem menegaskan, peningkatan nilai surat berharga pada LHKPN 2022 murni akibat kenaikan harga saham GoTo saat IPO, bukan karena aliran dana dari pengadaan Chromebook atau CDM.
"Kekayaan saya hanya ada satu sumber utama, yaitu saham PT AKAB. Nilai tercatat Rp 4,8 triliun karena harga saham GoTo naik ke kisaran Rp 250–300 per saham," jelasnya.
Dia juga menekankan penurunan nilai kekayaan di tahun 2023 dan 2024 akibat fluktuasi harga saham, bukan karena korupsi.
"Di 2023 nilai kekayaan turun ke Rp 906 miliar, dan di 2024 turun lagi ke Rp 600 miliar," tambah Nadiem.
Jaksa mendakwa Nadiem merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun, terdiri dari kemahalan harga Chromebook Rp 1,567 triliun dan pengadaan CDM yang dianggap tidak perlu sebesar Rp 621 miliar.
Nadiem dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Nadiem menilai dakwaan jaksa tidak cermat, karena tidak menjelaskan hubungan antara transaksi Rp 809 miliar dengan laporan kekayaannya.
"Siapa pun dengan kalkulator bisa menghitung kekayaan saya karena bertumpu pada satu angka saja: harga saham GoTo yang terbuka untuk publik," kata Nadiem.
Sidang ini menjadi sorotan publik, karena menyangkut integritas program digitalisasi pendidikan nasional sekaligus ketepatan penilaian harta pejabat publik.*
(d/ad)
MOSKWA Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Presiden Ame
INTERNASIONAL
MEDAN Ratusan pedagang daging babi dan masyarakat probabi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Kamis (26/2/2026). Massa
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) yang tersangkut kasus sabu 2 ton, Hotman Paris Hutapea, menyatakan heran atas
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Faradila (23), menjadi korban pembacokan oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Provinsi Sumatera Utara kini mencatat angka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data
NASIONAL
LANGKAT, SUMUT Personel Marinir TNI AL mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika di Lingkungan IX, Kelurahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan tidak terlibat atau membekingi rencana impor 105 ribu unit mobil pikap asal India ole
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan agar proses hukum dalam kasus penyelundupan sabu yang menjerat awak kapal (ABK)
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi kasus Fandi Ramadhan (26), seorang anak b
NASIONAL
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026). Dalam sidang tersebut, Jak
HUKUM DAN KRIMINAL