Resmi Jabat Danrindam IM, Ali Imran Fokus Cetak Prajurit Tangguh dari Putra Daerah Aceh
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengumumkan hasil pemeriksaan etik terkait dugaan penghambatan proses hukum Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, oleh sejumlah penyidik KPK pada pekan depan.
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengatakan pengumuman ini dilakukan setelah pihak pelapor, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, serta sejumlah penyidik dan pejabat KPK diklarifikasi.
"Iya kemungkinan diumumkan pekan depan, nanti dilihat hasilnya," ujar Gusrizal di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026).Baca Juga:
Boyamin sebelumnya mendatangi Dewas KPK pada 24 Desember 2025 untuk menindaklanjuti laporannya terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan penyidik KPK yang tidak menjalankan perintah hakim untuk menghadirkan Bobby Nasution.
Dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut, yang melibatkan Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan meminta agar Bobby hadir untuk memberikan keterangan.
Dua proyek yang menjadi sorotan adalah ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru di Padang Lawas Utara, dengan total anggaran Rp165 miliar.
Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, mengungkapkan anggaran proyek tersebut tidak dialokasikan dalam APBD murni 2025, melainkan bersumber dari pergeseran dana beberapa dinas yang dilegalkan melalui Pergub.
Hakim menegaskan gubernur sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan.
Selain Bobby, hakim juga meminta keterangan Pj Sekretaris Daerah Sumut saat itu, Effendy Pohan, terkait dasar hukum perubahan Pergub yang disebut telah diubah hingga enam kali.
Dewas KPK memastikan akan menuntaskan pemeriksaan etik ini secara transparan, sebagai bagian dari pengawasan internal terhadap integritas lembaga anti-korupsi.*
(tt/ad)
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat
NASIONAL
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat. Hal tersebut lantaran may
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas eksporimpor yang dinilai merugikan pereko
EKONOMI