Dino Patti Djalal Ungkap SBY Tak Pernah Tergoda Perpanjang Kekuasaan Selama Dua Periode Jabatannya
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungka
POLITIK
JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengumumkan hasil pemeriksaan etik terkait dugaan penghambatan proses hukum Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, oleh sejumlah penyidik KPK pada pekan depan.
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengatakan pengumuman ini dilakukan setelah pihak pelapor, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, serta sejumlah penyidik dan pejabat KPK diklarifikasi.
"Iya kemungkinan diumumkan pekan depan, nanti dilihat hasilnya," ujar Gusrizal di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026).Baca Juga:
Boyamin sebelumnya mendatangi Dewas KPK pada 24 Desember 2025 untuk menindaklanjuti laporannya terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan penyidik KPK yang tidak menjalankan perintah hakim untuk menghadirkan Bobby Nasution.
Dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut, yang melibatkan Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan meminta agar Bobby hadir untuk memberikan keterangan.
Dua proyek yang menjadi sorotan adalah ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru di Padang Lawas Utara, dengan total anggaran Rp165 miliar.
Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, mengungkapkan anggaran proyek tersebut tidak dialokasikan dalam APBD murni 2025, melainkan bersumber dari pergeseran dana beberapa dinas yang dilegalkan melalui Pergub.
Hakim menegaskan gubernur sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan.
Selain Bobby, hakim juga meminta keterangan Pj Sekretaris Daerah Sumut saat itu, Effendy Pohan, terkait dasar hukum perubahan Pergub yang disebut telah diubah hingga enam kali.
Dewas KPK memastikan akan menuntaskan pemeriksaan etik ini secara transparan, sebagai bagian dari pengawasan internal terhadap integritas lembaga anti-korupsi.*
(tt/ad)
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungka
POLITIK
PADANG LAWAS Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Lawas menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pekerja di Indonesia untuk bersiap menghadapi percepatan perubahan teknologi, ter
NASIONAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berjalan kaki dari Rumah Jabatan menuju Kantor Gubernur NT
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan sopir hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengakui telah mencuri emas milik atasannya sekaligus membakar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja keras
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri kegiatan Halal Bihalal sekaligus dialog interaktif bersama Karang
PEMERINTAHAN
SOLO Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke7 Joko Widodo. Majelis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI