BANDA ACEH— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara.
OTT tersebut terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.
Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak yang terjaring OTT.Baca Juga:
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab institusi terhadap pegawainya, bukan intervensi terhadap proses hukum.
"Ada pendampingan hukum Kementerian Keuangan dalam bidang hukum karena tidak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun juga itu pegawai Kementerian Keuangan," kata Purbaya di Banda Aceh, Aceh, Sabtu, 10 Januari 2025.
Purbaya menegaskan pendampingan itu tidak akan mengganggu penegakan hukum yang dilakukan KPK. Ia menyebut proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Itu bukan intervensi. Pendampingan hukum adalah hal yang wajar, seperti yang juga dilakukan oleh banyak institusi dan perusahaan," ujarnya.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap pengurangan nilai pajak di lingkungan DJP Jakarta Utara.
Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing dengan total nilai ratusan juta rupiah.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan barang bukti uang tersebut ditemukan saat OTT berlangsung.
"Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas," kata Fitroh, Sabtu, 10 Januari 2025.
Namun, Fitroh belum memerinci identitas pihak-pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara dugaan suap tersebut.
PEKANBARU Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyerahkan uang duka cita kepada keluarga almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pu
NASIONAL
BENER MERIAH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau langsung sejumlah titi
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
