JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap bekerja sama dan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta Utara.
Dalam keterangan resminya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa DJP mendukung langkah penegakan hukum KPK sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan prinsip zero tolerance terhadap korupsi.
"DJP menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pimpinan DJP berkomitmen memastikan penegakan disiplin internal dilakukan tegas dan konsisten," kata Rosmauli, Sabtu (10/1/2026).Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP tidak segan menjatuhkan sanksi, termasuk pemberhentian.
OTT ini menjerat sejumlah pegawai pajak dan pihak wajib pajak, dengan total delapan orang diamankan.
KPK juga menyita sejumlah uang tunai dan valuta asing terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rochyanto, menegaskan bahwa operasi ini menindaklanjuti indikasi penerimaan suap terkait pengurangan pajak.
Rosmauli menambahkan, DJP siap kooperatif dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, dan menjauhi gratifikasi serta praktik yang bertentangan dengan aturan.
Saat ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.
Proses hukum masih berjalan, dan DJP menegaskan komitmen untuk menindak secara tegas bila ditemukan pelanggaran internal.*
(d/dh)
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Djoko Sutrisno dituntut 16 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
HANOI Timnas Vietnam memastikan diri sebagai juara Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 22 melawan Thailand pada leg kedua final di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyiapkan aturan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) berdasarkan kelompok desil kesejahteraan masy
NASIONAL
MEDAN Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Medan Fashion Festival (MFF) 2024 divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. Kedua
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 52 responden survei Tempo Data Science menilai Indonesia saat ini bergerak ke arah yang benar di bawah pemerintahan Pres
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto mengaku cukup mengenal karakter masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk warga Kabupaten Nagekeo.
NASIONAL
BERAU Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengancam mencabut surat keputusan (SK) persetujuan perhutanan sosial apabila kawasan yang dikelo
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menanyakan langsung kepada warga terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), apakah
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berjanji menertibkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dib
NASIONAL
JAKARTA Polisi membubarkan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan pengemudi ojek online (ojol) yang bertahan di depan Gedung DPR
NASIONAL
