Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN — Bendahara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gunung Tua, Dinas PUPR Sumut, Irma Wardani, dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan jalan dengan terdakwa mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting.
Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (9/1/2026), Irma mengaku telah menerima uang dari kontraktor sejak 2023 atas perintah mantan Kepala UPTD Gunung Tua, Rasuli.
"Perintah Pak Rasuli agar menerima uang dari kontraktor, itu bukan tugas utama saya. Saya hanya menerima uang dari Kirun sejak tahun 2023," ujarnya, merujuk kepada Kirun, mantan Direktur PT Dalihan Natolu Grup.Baca Juga:
Irma menjelaskan, uang yang diterimanya kemudian dibagikan kepada rekan kerja.
"Uang diterima dibagi-bagi ke anggota, untuk pengganti transport kami," tambahnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Eko Wahyu Prayitno, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan total aliran dana yang masuk ke rekening Irma.
"Kita belum dapat mengatakan berapa totalnya, itu semua di luar dakwaan," ujar Eko.
Menurut JPU, setiap transfer yang masuk ke rekening Irma bervariasi, mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 5 juta per transaksi.
Irma disebut menerima sekitar 1% dari nilai kontrak setiap pencairan, setelah dipotong pajak.
"Dari fakta persidangan, uang pertama masuk ke Irma Rp 25 juta, kemudian diminta lagi Rp 50 juta. Namun Irma tidak dapat menghitung total keseluruhan karena catatan buku rekening koran belum diserahkan," jelas JPU Eko.
Kasus ini menambah daftar dugaan praktik korupsi di lingkup PUPR Sumut yang tengah ditangani KPK, terkait pencairan dana proyek jalan yang bermasalah sejak tahun 2023.*
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL