Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Persidangan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) kembali bergulir, Jumat (9/1/2025).
Salah satu saksi, Rian Muhammad, pegawai negeri sipil di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, tampak gelagapan saat dicecar Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rian dihadirkan dalam persidangan yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, dan Pejabat Pembuat Komitmen UPT Gunung Tua, Rasuli Siregar, terkait proyek pembangunan jalan senilai Rp 231,8 miliar.Baca Juga:
Jaksa menanyakan soal pembagian fee 1 persen untuk Rasuli dalam proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labuhanbatu Selatan.
"Saya mendengar saja Pak Rasuli dapat fee 1 persen, tapi faktanya saya kurang tahu apakah uangnya dikasih. Saya dengar saja dari teman sejawat," kata Rian.
Namun, jaksa menegaskan bahwa keterangan Rian sudah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK, di mana disebutkan Rasuli sendiri menginformasikan adanya fee 1 persen dari proyek yang ia pimpin.
Setelah dibacakan BAP, Rian akhirnya membenarkan pernyataannya dengan agak gagap.
"Iya betul pak, seperti yang di BAP. Lupa, maaf pak. Iya betul pak Rasuli yang beri tahu saya ada fee 1 persen," ucap Rian.
Dalam persidangan hari itu, lima saksi dihadirkan KPK: Abdul Aziz Nasution (analis perencana anggaran PUPR Sumut), Rian Muhammad (staf UPTD Gunung Tua), Irma Wardani (bendahara UPTD Gunung Tua), Bobby Dwi, dan Muhammad Fikri (kedua orang merupakan tenaga outsourcing di UPTD Gunung Tua).
Proyek yang disorot adalah pembangunan jalan Sipiongot Batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar.
Topan Ginting diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun dan Direktur PT Rona Mora Muhammad Rayhan Dulasmi.
Kasus ini bermula pada 22 April 2025 saat Kirun ikut survei pembangunan jalan bersama Topan dan rombongan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL