MK Coret Dana Pendidikan dari MBG, DPR Was-was Nasib 63 Juta Penerima Manfaat
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah segera mencari solusi penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) s
POLITIK
MEDAN – Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Sidang digelar dengan terdakwa mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, dan Rasuli Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen UPT Gunung Tua, Jumat (9/1/2026).
Lima saksi yang dihadirkan adalah:Baca Juga:
Dalam persidangan, jaksa menanyai kelima saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sipiongot – Batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar, dan proyek jalan Hutaimbaru – Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar.
Menurut keterangan KPK, Topan Obaja Ginting diduga menerima suap dari dua kontraktor, yakni Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun (Dirut PT Dalihan Na Tolu Grup) dan Muhammad Rayhan Dulasmi (Dirut PT Rona Mora).
Dugaan suap itu terkait pemilihan perusahaan rekanan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
Kasus ini bermula pada 22 April 2025, saat Kirun mengikuti survei pembangunan jalan bersama Topan dan rombongan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Setelah itu, Topan diduga memerintahkan Rasuli Siregar untuk menunjuk perusahaan Kirun sebagai rekanan, termasuk memanipulasi proses e-katalog agar PT DGN menang proyek.
KPK menduga Topan menerima Rp 2 miliar sebagai pembayaran awal, dari komisi 4–5 persen yang nilainya mencapai Rp 9–11 miliar dari total proyek Rp 231,8 miliar.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di Pemprov Sumut dan nilai proyek yang besar, yang seharusnya dikelola dengan transparan dan akuntabel.*
(tm/ad)
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah segera mencari solusi penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) s
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan menganugerahkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada sejumlah tokoh, institusi, maupun organisasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby, Yulia Herma (YH),
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah kembali membuka war tiket atau perebutan tiket bagi masyarakat yang ingin menghadiri langsung upacara Peringatan Detik
NASIONAL
JAKARTA Survei terbaru Indonesia Development Monitoring (IDM) mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subiant
POLITIK
ACEH BESAR Lima perkara disebut menjadi penyebab utama mengapa amal ibadah seorang hamba tidak sampai membawanya pada derajat kesalehan se
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istan
EKONOMI
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uan
HUKUM DAN KRIMINAL