Prabowo Buka Opsi Larang Total Vape Jika Terbukti Jadi Jalur Peredaran Narkoba
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk segera mengevaluasi serta memperketat tata kelol
PEMERINTAHAN
MEDAN — Persidangan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) kembali bergulir, Jumat (9/1/2025).
Salah satu saksi, Rian Muhammad, pegawai negeri sipil di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, tampak gelagapan saat dicecar Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rian dihadirkan dalam persidangan yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, dan Pejabat Pembuat Komitmen UPT Gunung Tua, Rasuli Siregar, terkait proyek pembangunan jalan senilai Rp 231,8 miliar.Baca Juga:
Jaksa menanyakan soal pembagian fee 1 persen untuk Rasuli dalam proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labuhanbatu Selatan.
"Saya mendengar saja Pak Rasuli dapat fee 1 persen, tapi faktanya saya kurang tahu apakah uangnya dikasih. Saya dengar saja dari teman sejawat," kata Rian.
Namun, jaksa menegaskan bahwa keterangan Rian sudah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK, di mana disebutkan Rasuli sendiri menginformasikan adanya fee 1 persen dari proyek yang ia pimpin.
Setelah dibacakan BAP, Rian akhirnya membenarkan pernyataannya dengan agak gagap.
"Iya betul pak, seperti yang di BAP. Lupa, maaf pak. Iya betul pak Rasuli yang beri tahu saya ada fee 1 persen," ucap Rian.
Dalam persidangan hari itu, lima saksi dihadirkan KPK: Abdul Aziz Nasution (analis perencana anggaran PUPR Sumut), Rian Muhammad (staf UPTD Gunung Tua), Irma Wardani (bendahara UPTD Gunung Tua), Bobby Dwi, dan Muhammad Fikri (kedua orang merupakan tenaga outsourcing di UPTD Gunung Tua).
Proyek yang disorot adalah pembangunan jalan Sipiongot Batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar.
Topan Ginting diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun dan Direktur PT Rona Mora Muhammad Rayhan Dulasmi.
Kasus ini bermula pada 22 April 2025 saat Kirun ikut survei pembangunan jalan bersama Topan dan rombongan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk segera mengevaluasi serta memperketat tata kelol
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkapkan bahwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Feb
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik kecurangan dalam pelaksan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap kondisi kesehatannya setelah memutuskan mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaks
NASIONAL
MEDAN Seorang ibu yang berprofesi sebagai guru mendatangi Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk melaporkan kematian anaknya yang tewas akib
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memastikan stok cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman untuk menghadapi ancaman musim kemarau panjang dan
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menerima eksepsi yang diajukan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan strategis mengalami kenaikan di tingkat pedagang eceran nasional. Harga cabai rawit merah tercatat m
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat pada perdagangan Kamis pagi, 23 Juli 2026. Indeks saham utama Indonesia ters
EKONOMI