Cuaca Sumut Hari Ini 13 September 2026, Mayoritas Wilayah Berpotensi Hujan
MEDAN Cuaca di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu, 13 September 2026, diprakirakan didominasi hujan ringan. Beberapa daera
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan pembayaran pajak PT Wanatiara Persada (PT WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menangkap para pelaku saat proses pendistribusian uang suap dalam bentuk Dolar Singapura.
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara bermula dari temuan tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara atas potensi kekurangan bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 PT WP senilai Rp 75 miliar.Baca Juga:
Namun, melalui negosiasi antara PT WP dengan pejabat pajak, nilai pajak akhirnya disepakati menjadi Rp 15,7 miliar, sehingga terjadi pengurangan sekitar Rp 59,3 miliar.
"Pada Desember 2025, tim pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan nilai pembayaran PT WP sebesar Rp 15,7 miliar. Nilai ini turun sekitar Rp 59,3 miliar dari ketetapan awal," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).
KPK menyebut uang Rp 4 miliar yang menjadi fee atau suap disalurkan melalui konsultan pajak PT WP, Abdul Kadim Sahbudin (ABD), dan staf PT WP Edy Yulianto (EY).
Transaksi disamarkan melalui kontrak fiktif jasa konsultasi dengan PT NBK, perusahaan milik ABD.
"Uang Rp 4 miliar ini ditukarkan ke mata uang Dolar Singapura dan diserahkan secara tunai kepada Agus Syaifudin (AGS), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, serta Askob Bahtiar (ASB), tim penilai KPP Madya Jakarta Utara, di sejumlah lokasi di Jabodetabek," jelas Asep.
Distribusi uang suap kemudian dilakukan ke sejumlah pegawai Ditjen Pajak, hingga KPK bergerak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 9–10 Januari 2026.
Delapan orang diamankan, dan lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Daftar Tersangka:
Penerima suap/gratifikasi:
Dwi Budi Iswahyu (DWB) – Kepala KPP Madya Jakarta Utara
Agus Syaifudin (AGS) – Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara
Askob Bahtiar (ASB) – Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara
Pemberi suap:
Abdul Kadim Sahbudin (ABD) – Konsultan Pajak PT WP
Edy Yulianto (EY) – Staf PT WP
KPK menegaskan bahwa para tersangka akan dijerat dengan pasal suap dan gratifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penahanan awal akan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
Kasus ini kembali menyoroti praktik korupsi di lingkungan pajak dan menjadi peringatan bagi perusahaan maupun pejabat terkait agar menaati aturan perpajakan.*
(d/ad)
MEDAN Cuaca di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Minggu, 13 September 2026, diprakirakan didominasi hujan ringan. Beberapa daera
NASIONAL
JAKARTA Cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta pada Minggu, 13 September 2026, diprakirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisa
NASIONAL
BANDUNG Cuaca di seluruh wilayah Jawa Barat pada Minggu, 13 September 2026, diprakirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisa
NASIONAL
YOGYAKARTA Cuaca di sejumlah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu, 13 September 2026, diprakirakan didominasi kondisi beraw
NASIONAL
DENPASAR Cuaca di sejumlah wilayah Bali pada Minggu, 13 September 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah. Namun, hujan ringan masih b
NASIONAL
KABUPATEN KARO Satuan Reserse Narkoba Polres Karo menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Jalan Mariam Gin
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan masih belum menemukan keberadaan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat mel
NASIONAL
JAKARTA Polisi memastikan tiga tersangka pengeroyokan pedagang cermin Bambang Setiawan hingga tewas saat kerusuhan demo DPR pada 27 Agustu
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) resmi menutup Operasi SAR Gempa Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu (12
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah pakar hukum meminta DPR RI dan pemerintah tidak terburuburu mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. M
NASIONAL