Siap Pimpin TNI AL, Laksdya Hersan Dinilai Punya “Paket Lengkap”
JAKARTA Bursa calon Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) kembali menghangat. Di tengah sejumlah nama perwira tinggi bintang tiga yang masuk
SOSOK
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman atau Gus Aiz, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pemeriksaan hari ini, Selasa (13/1), difokuskan pada dugaan aliran dana kepada Gus Aiz.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Gus Aiz masih bersifat perseorangan dan tidak menarget PBNU sebagai organisasi.Baca Juga:
"Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan, ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi," ujarnya.
Sebelumnya, KPK juga memeriksa Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzaki Kholis, sebagai saksi.
Pemeriksaan itu menyoroti peran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel haji dalam pembagian kuota haji khusus di Kementerian Agama pada 2023–2024.
Kasus ini bermula dari kuota tambahan 20 ribu jemaah haji tahun 2024 yang diterapkan era Yaqut Cholil Qoumas. Kuota tambahan itu dibagi rata, masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Padahal, Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota haji. Kebijakan ini membuat sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah menunggu lebih dari 14 tahun gagal berangkat.
Berdasarkan penyidikan, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.
KPK menyatakan telah mengantongi bukti yang cukup untuk mendalami aliran dana dan mekanisme pembagian kuota haji tersebut.*
(d/dh)
JAKARTA Bursa calon Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) kembali menghangat. Di tengah sejumlah nama perwira tinggi bintang tiga yang masuk
SOSOK
DELI SERDANG Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara memperkuat konsolidasi internal dan memperluas basis dukungan politik menjelang
POLITIK
KARO Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, mewakili Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr.
PEMERINTAHAN
MEDAN Suasana Taman Ahmad Yani, Medan, terlihat berbeda dari biasanya pada Senin (2/3/2026). Ribuan warga tumpah ruah untuk mendaftar pr
PEMERINTAHAN
HUMBAHAS Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti Rapat Konsolidasi dan Validasi Data Penanganan Pengungsi yang digelar Kemente
PEMERINTAHAN
MEDAN Persidangan terkait proyek perumahan di lahan negara yang diubah dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) kembali
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan penertiban tower telekomunikasi yang berdiri tanpa izin bukan dilakukan secara
PEMERINTAHAN
KALTIM Polemik pengadaan mobil dinas baru senilai Rp 8,49 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, berakhir setelah gub
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jalan Sukun, Lingkungan VI, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, resmi tutup setelah be
EKONOMI
TAPSEL Mahasiswa Universitas Aufa Royhan kembali menunjukkan kiprah nyata dalam pengabdian masyarakat melalui Program Mahasiswa Berdampa
KESEHATAN