Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengungkap adanya keterlibatan satu partai politik dan satu organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3.
Pernyataan ini disampaikan Noel saat menghadiri sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
"Yang jelas ada 1 partai dan 1 ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini," ujar Noel.Baca Juga:
Namun, ia enggan menyebut identitas kedua pihak tersebut dan berjanji akan mengungkapkannya pada sidang selanjutnya, Senin (26/1/2026).
Noel juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena telah menyelamatkannya dari potensi ancaman dari pengusaha yang pernah ia sidak.
"Alhamdulillah baik. Penjaga tahanannya bagus, ramah, punya integritas, dan responsibility-nya luar biasa. Dan saya sampaikan terima kasih ke penyidik KPK karena mereka menyelamatkan saya, bukan menyiksa saya," kata Noel.
Kasus ini bermula dari dugaan praktik pemerasan penerbitan sertifikat K3 yang berlangsung sejak 2019.
KPK mencatat, biaya resmi pengurusan sertifikat K3 hanya Rp 275 ribu, namun di lapangan bisa melonjak hingga Rp 6 juta.
Selisih pembayaran tersebut dilaporkan mencapai Rp 81 miliar, termasuk Rp 3 miliar yang dinikmati Noel.
Selain Noel, 10 tersangka lain juga akan menjalani sidang dakwaan pada hari yang sama, antara lain Irvian Bobby Mahendro, Gerry Aditya Herwanto Putra, Subhan, Anitasari Kusumawati, Fahrurozi, Hery Sutanto, Sekarsari Kartika Putri, Supriadi, Temurila, dan Miki Mahfud.
Mereka didakwa melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sidang ini akan menjadi momen penting untuk mengungkap keterlibatan pihak lain, termasuk partai dan ormas yang disebut Noel, dalam praktik korupsi sektor ketenagakerjaan.*
(km/ad)
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis at
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SD Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara SoekarnoHatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis, 30 April 2026, ke level 6.956,804 Mengacu data
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan D
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeg
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan dan bongkar muat kayu karet di Desa Suka Dame, Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan masih menunggu hasil klarifikasi dari Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan optimalisasi dana transf
PEMERINTAHAN