LAPOR PAK PRESIDEN! MBG 4 Hari Tak Masuk ke SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Dapur Disebut Sedang Disuspensi
BATU BARA Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menjadi sorotan sete
NASIONAL
DELI SERDANG — Sejumlah warga Jalan Tirtadeli, Dusun I, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, meminta perlindungan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Pasalnya, tanah tempat tinggal mereka diklaim sebagai milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, memicu ketegangan antara warga dan aparat daerah.
Permintaan itu disampaikan Marolan Ompungsunggu (65) bersama beberapa warga lainnya saat mendatangi kantor PWI Deli Serdang, Selasa (20/1/2026).Baca Juga:
Mereka menuturkan, Pemkab Deli Serdang melalui Satpol PP meminta warga menyerahkan dokumen perizinan bangunan (IMB/PBG), meski sebagian besar rumah di lokasi tersebut berdiri sejak puluhan tahun tanpa izin formal.
"Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, kami mohon perlindungan atas indikasi Bupati Deli Serdang ingin merampas tanah kami," ujar Marolan.
Situasi makin memanas saat Bupati Deli Serdang , dr. Asri Ludin Tambunan, meninjau pembangunan jembatan di kawasan itu dan meminta warga menunjukkan bukti kepemilikan tanah.
Warga pun menunjukkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Kepala Desa Tanjung Garbus I pada 2010 dan diketahui Camat Lubuk Pakam.
Menurut Marolan, warga sudah mengelola lahan sejak 1985.
Sebelumnya, PTPN II Tanjung Garbus mengklaim tanah tersebut sebagai eks HGU dan sempat merusak tanaman serta gubuk warga dengan alat berat.
Pada 2010, PTPN II melepaskan lahan tersebut, dan Kepala Desa Tanjung Garbus I menerbitkan SKT sebanyak 13 kapling untuk warga.
Namun, Pemkab Deli Serdang kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 2013 yang mengklaim tanah tersebut sebagai milik daerah.
Camat Lubuk Pakam pun menegaskan sebagian tanah tidak terdaftar di kecamatan, memicu surat peringatan dan ancaman pembongkaran oleh Satpol PP.
Kasus sengketa tanah ini sebelumnya pernah digugat warga ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
PN Lubuk Pakam pada 16 Januari 2015 memutuskan sebagian tanah sah milik warga.
Putusan itu diperkuat Pengadilan Tinggi Medan pada 22 Juni 2016, yang menilai penerbitan Hak Pakai Nomor 3 oleh BPN Deli Serdang sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad).
Persoalan makin rumit karena bagian tanah yang diklaim Pemkab termasuk lokasi kantor PWI Deli Serdang.
Namun Kabag Hukum Pemkab, Muslih Siregar, mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana penggusuran, dan menafsirkan putusan pengadilan berbeda.
"Kalau terkait itu belum ada informasi kepada saya," kata Muslih.
Warga berharap Gubernur Sumut memberikan perlindungan agar hak-hak mereka diakui dan sengketa tidak berlanjut menjadi konflik fisik atau administratif.*
(ad)
BATU BARA Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menjadi sorotan sete
NASIONAL
JAKARTA Ekspresi datar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah pak
POLITIK
ACEH TAMIANG Kids Corner menjadi salah satu rangkaian kegiatan Bhayangkari Peduli di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tam
NASIONAL
JAKARTA Kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Simpang PaneiParapat menjadi salah satu pembahasan Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad
PEMERINTAHAN
KUALASIMPANG Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo menyerahkan 6.000 paket sembako kepada masyarakat di Aceh dalam rangka mempe
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Nelayan Indah
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Nelayan Indah
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan terhadap atlet penyandang disabilitas intelektual yang akan membawa nam
OLAHRAGA
BOGOR Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang disebut menyerupai hunian apartemen di kompleks Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung inovasi digitalisasi pengawasan internal yang digagas Inspektur Kota Medan sekali
PEMERINTAHAN