Kejagung: Kasus Toni Aji dengan Amsal Sitepu Berbeda
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa 3.000 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) pada awal Februari mendatang.
Kepala BGN Sumut, T. Agung Kurniawan, menegaskan bahwa pengangkatan PPPK ini hanya berlaku untuk Kepala SPPG.
Pegawai lainnya, termasuk akuntan, ahli gizi, maupun petugas dapur, harus mengikuti proses seleksi yang diatur Badan Kepegawaian Negara (BKN).Baca Juga:
"Sejauh ini, surat keputusan yang kami terima hanya untuk 3.000 Kepala SPPG. Sedangkan untuk tim akuntan, ahli gizi, dan pegawai dapur, pengangkatannya harus melalui ujian BKN sesuai jadwal," kata Agung kepada awak media, Rabu (21/1/2026).
Agung menambahkan, persiapan pelantikan tengah berlangsung, namun rincian teknis menunggu arahan dari pemerintah pusat.
"Kami sudah siap jika ada arahan resmi untuk agenda pelantikan tersebut," ujarnya.
Senada, salah seorang Kepala SPPG Kelurahan Binjai 2, Kecamatan Medan Denai, Andriko Nuwari Asisi, mengaku bersyukur atas pengumuman pelantikan ini.
Ia menjelaskan proses panjang yang harus dijalani sebelum resmi menjadi PPPK, mulai dari pengumpulan surat kesehatan, surat bebas narkoba, SKCK, surat pernyataan lima poin, hingga ujian online.
"Iya, alhamdulillah. Senang sekali, karena semua persiapan panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Kami tetap fokus mengurus semua data untuk pelantikan," kata Andriko.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan gizi di Sumut.
Kepala SPPG yang dilantik diharapkan mampu menjadi penggerak pelayanan publik yang lebih terstruktur dan akuntabel.*
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kaliman
PERISTIWA
TANJAB TIMUR Camat Kuala Jambi, Budi Setiawan, menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Khusus Ketahanan Pangan yang digelar di Aula Kantor D
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan perannya sebagai penjaga keterbukaan informasi
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama DPRD menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentuka
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) tengah mendalami dugaan malapraktik di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Medan yang meny
KESEHATAN
JAKARTA Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 20
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, tidak berk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memburu Jesaya Ginting, pemilik CV Simalem Agro Technofarm (CV ATS), yang telah dit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Deliserdang mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasu
PEMERINTAHAN