JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa 18 orang dari jajaran petinggi hingga manajemen PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terkait dugaan tindak pidana penipuan atau fraud dengan nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik Subdirektorat II Perbankan sejak tahap penyelidikan hingga masuk ke proses penyidikan.
"Pihak DSI sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap 18 orang dan saat ini masih berstatus sebagai saksi. Mereka merupakan pejabat maupun manajemen yang terlibat dalam pengelolaan PT DSI," kata Ade Safri, Sabtu, 24 Januari 2026.Baca Juga:
Selain pihak internal perusahaan, penyidik juga memeriksa sedikitnya 10 saksi lain yang berasal dari pihak korban.
Mereka terdiri atas lender atau pemberi dana investasi serta borrower yang namanya diduga dicatut dalam proyek-proyek fiktif.
Ade Safri menjelaskan, dalam proses penyidikan, Bareskrim telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat-surat, serta barang bukti elektronik.
Penyitaan itu berkaitan dengan dugaan pencatatan laporan palsu pada pembukuan dan laporan keuangan PT DSI.
"Penyidik telah menyita barang bukti elektronik dan dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun pembukuan yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim mengungkap modus dugaan penipuan yang dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif untuk menarik dana investasi dari masyarakat.
Proyek tersebut disusun dengan mencatut data borrower yang sudah ada, lalu dipresentasikan seolah-olah sebagai proyek baru yang membutuhkan pembiayaan.
Modus ini, menurut Ade Safri, membuat para investor atau lender tertarik menanamkan modal karena dijanjikan proyek pembiayaan berbasis syariah dengan imbal hasil tertentu.
Akibat praktik tersebut, polisi mencatat jumlah korban mencapai sekitar 15 ribu orang dengan total kerugian diperkirakan Rp2,4 triliun dalam kurun waktu 2018 hingga 2025.
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan sebanyak 23 anggota Korps Marinir tertimbun longsor di kawasa
NASIONAL
