Semarak Isra Mi’raj, Kalapas Labuhan Ruku Buka Perlombaan Pembinaan Warga Binaan
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, secara resmi membuka kegiatan perlombaan dalam rangka peringatan Isra Mi&039raj Nabi
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait kabar Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anggota militer negara lain.
Yusril menegaskan, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, WNI memang bisa kehilangan status kewarganegaraannya apabila masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun, hal itu tidak bersifat otomatis.
"Norma undang-undang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang jelas dan formal," ujar Yusril dalam siaran pers Senin (26/01/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, meski undang-undang menyebut ketentuan tersebut, kehilangan kewarganegaraan harus diterbitkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar memiliki kekuatan hukum.
Sampai keputusan resmi diterbitkan, WNI yang bersangkutan secara hukum tetap memiliki status kewarganegaraan Indonesia.
Yusril menekankan, prosedur ini sejalan dengan Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.
"Hukum berlaku berdasarkan prosedur, bukan asumsi publik," tambahnya.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan pemerintah akan menelusuri status kewarganegaraan beberapa nama yang dikabarkan menjadi anggota militer asing, termasuk Kezia Syifa di Amerika Serikat dan sejumlah individu yang bergabung dengan militer Federasi Rusia.
Penelusuran akan melibatkan koordinasi antara Kementerian Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar RI di Washington dan Moskow.
"Pemerintah berkewajiban proaktif menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Yusril.*
(bb/ad)
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, secara resmi membuka kegiatan perlombaan dalam rangka peringatan Isra Mi&039raj Nabi
NASIONAL
KARO Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting menegaskan pentingnya kedisiplinan dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meng
PEMERINTAHAN
DENPASAR Personel Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas SIM) Polresta Denpasar mengintensifkan imbauan tertib berlalu lintas kep
NASIONAL
DENPASAR Bhabinkamtibmas Desa Kesiman Petilan, Aiptu I Putu Sujana, mengamankan pelaksanaan kegiatan adat Bulan Pitung Dine yang menjadi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel kembali melontarkan pernyataan mengejutkan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG PANJANG Kecelakaan beruntun terjadi di jalan raya penghubung Kota Padang Panjang dan Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin, 26 Janua
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan, mekanisme keadilan restoratif atau resto
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejarah dan perkembangan institusi Polri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III D
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, secara resmi membuka Mushabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) Ke18 Tah
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Generasi muda perlu mengubah paradigma terhadap wakaf. Transformasi wakaf dari instrumen tradisional menjadi bagian dari gaya
EKONOMI
