Banjir Haranggaol Rusak Rumah Warga dan Berdampak ke Sekolah, Pemkab Bergerak Cepat
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan kepada warga Kelurahan Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horisan, yang ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan, mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice telah diatur dalam KUHAP dan KUHP baru.
Eddy menekankan, penyelesaian perkara secara restoratif bukan berarti polisi, jaksa, atau hakim menerima bayaran dari pihak yang terlibat.
Hal itu disampaikan Eddy dalam acara sosialisasi KUHP ke kementerian dan lembaga di Kemenkum, Jakarta, Senin (26/1/2026).Baca Juga:
Menurut Eddy, tantangan utama penerapan KUHP baru adalah perubahan paradigma masyarakat terhadap hukum pidana.
"KUHP yang baru ini merubah paradigma kita semua. Ambil contoh konkret, kalau kita menjadi korban tindak pidana, komentar pertama biasanya agar pelaku ditangkap, diproses, dan dihukum seberat-beratnya. Padahal hukum pidana modern mengacu pada keadilan restoratif dan rehabilitatif," ujar Eddy.
Dalam kesempatan yang sama, Eddy menegaskan, mekanisme restoratif dalam KUHP dan KUHAP baru adalah instrumen resmi hukum, bukan transaksi bayaran.
"Jangan sampai ada anggapan bahwa polisi sudah dibayar, jaksa sudah dibayar, atau hakim sudah dibayar. Restoratif adalah prosedur hukum yang sah dan teratur," katanya.
Eddy juga menekankan, meskipun KUHP dan KUHAP baru bukanlah aturan yang sempurna, substansinya merupakan hasil maksimal dari tim ahli yang bekerja selama bertahun-tahun.
"Kami sadar KUHP dan KUHAP baru bukan kitab suci yang sempurna, tetapi inilah karya maksimal yang dapat kami berikan kepada bangsa dan negara," ucapnya.
Dengan adanya mekanisme restoratif ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa hukum pidana modern tidak selalu menuntut hukuman berat, melainkan memberikan ruang bagi pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.*
(d/ad)
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan kepada warga Kelurahan Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horisan, yang ter
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun menggelar pertemuan rutin bersama para Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung langkah Keysa Dwi Tantri, siswi SMA Negeri 1 Sei Suka, Kabu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Suasana penuh haru dan kekeluargaan mewarnai acara perpisahan purna tugas Bapak H. Mansyur, staf Pemerintah Kecamatan Tanjung
PEMERINTAHAN
MEDAN Praktisi hukum asal Medan, Dr. Hasrul Benny Harahap, SH, MHum, menyoroti persoalan pemanggilan advokat oleh aparat penegak hukum (
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat upaya pemutakhiran data wilayah y
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Batu Bara, Ny. Henny Heridawaty Baharuddin, turut tampil dalam rang
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro membuka Rembuk Stunting Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) agar tidak menjadik
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pemerintah daerah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan memperluas ke
EKONOMI