DPR Resmi Sahkan 9 Anggota Ombudsman RI, Ini Susunan Lengkapnya!
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq buka suara terkait langkah hukum yang ditempuh pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), menyusul pencabutan izin lingkungan perusahaan.
Menurut Hanif, setiap badan usaha memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan pemerintah.
Baca Juga:"Semua hak, semua orang, semua badan hukum mempunyai hak yang sama, padahal diperkenankan untuk melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut," ujar Hanif di Kompleks Parlemen, Senin (26/1/2026).
Pencabutan izin lingkungan delapan entitas usaha di Sumatra Utara ini, kata Hanif, dilakukan karena dugaan kerusakan lingkungan yang memperparah banjir bandang di wilayah tersebut.
Perubahan signifikan terhadap aliran air permukaan akibat aktivitas perusahaan disebut memperbesar dampak banjir.
"Landasan pencabutan izin ini didukung bukti kajian para ahli dan modeling saintifik," jelasnya.
Hanif menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup juga menggugat enam entitas usaha secara perdata dengan denda administratif Rp4,8 triliun, dan menambah dua entitas lainnya dalam gugatan.
Izin lingkungan merupakan syarat utama operasional perusahaan di sektor energi, tambang, kehutanan, dan perkebunan.
"Kalau izin lingkungan dicabut, berarti tidak ada dasar hukum untuk menjalankan kegiatan teknis," tegas Hanif.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan pengembalian izin operasional PLTA Batang Toru, termasuk dokumen studi kelayakan (feasibility study)
PLTA yang berkapasitas 510 MW ini seharusnya mulai beroperasi akhir 2025, namun tertunda hingga izin dicabut.
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI secara resmi menyetujui Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Persetu
NASIONAL
DENPASAR Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dikombinasikan dengan patroli yus
NASIONAL
JAKARTA Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 27 Januari 2026. Rocky
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Rencana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuai kritik taja
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, ditetapkan sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Gagasan inovatif Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir sebagai media tana
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN J
HUKUM DAN KRIMINAL
GIANYAR Personel Polres Gianyar mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkesla) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bidang Kedoktera
NASIONAL
