Ahok Sebut Jaksa Bisa Menangkap Banyak Pihak Jika Mau Mengusut

JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut aparat penegak hukum dapat menangkap banyak pihak jika serius mengusut dugaan korupsi di Indonesia.

Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.

Pernyataan tersebut muncul ketika jaksa penuntut umum menyinggung sistem pengadaan minyak di Pertamina yang sempat diusulkan Ahok semasa menjabat komisaris utama.

Baca Juga:

• Ahok Bersaksi di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina: “Ponsel Saja yang Dibawa”

Jaksa mempertanyakan permasalahan dalam sistem pengadaan lama yang dinilai tidak efisien.

Menurut Ahok, sistem pengadaan sebelumnya membuat Indonesia tidak memiliki cadangan minyak strategis yang memadai.

Ia menyebut cadangan nasional kerap tidak mencapai kebutuhan 30 hari karena keterbatasan anggaran dan penugasan negara kepada Pertamina.

"Dalam Undang-Undang Migas, cadangan itu sebetulnya tugas pemerintah. Tapi karena Pertamina dianggap BUMN, akhirnya dibebani tugas meski harus menanggung kerugian," kata Ahok di hadapan majelis hakim.

Ahok menjelaskan, dirinya pernah mengusulkan sistem pengadaan berbasis supplier hire stock melalui katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ia menginginkan adanya halaman khusus pengadaan Pertamina, seperti yang pernah diterapkannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Ia mengklaim sistem tersebut berhasil menekan pemborosan anggaran di Jakarta.

Namun, menurut dia, perubahan terjadi setelah dirinya tidak lagi menjabat.

"Begitu saya tidak jadi gubernur, semuanya diubah lagi," ujar Ahok.

Dalam persidangan, Ahok juga menyinggung peran lembaga pemeriksa keuangan.

Ia mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kerap hanya dikategorikan sebagai kelebihan bayar.

"Ada enggak BPK atau BPKP bilang itu temuan pidana? Cuma kelebihan bayar. Makanya saya bilang ke jaksa, kalau mau periksa serius, saya bisa kasih tahu, banyak yang bisa ditangkap," kata Ahok.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 285 triliun.

Perkara tersebut berkaitan dengan impor bahan bakar minyak serta penjualan solar nonsubsidi.

Sebanyak sembilan orang telah didakwa dalam perkara ini, termasuk sejumlah mantan pejabat Pertamina dan pihak swasta yang terlibat dalam rantai perdagangan minyak.*

(d/dh)

Ahok Bersaksi di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina: “Ponsel Saja yang Dibawa”

Besok! Jaksa Hadirkan Ahok sebagai Saksi Kunci di Persidangan Korupsi Minyak Pertamina

Mudik Lebaran 2026: Tiket Kereta Bisa Dipesan Mulai 25 Januari, Jangan Sampai Kehabisan

INALUM Gelar Workshop ICMESH, Perkuat Budaya K3 dan Kepatuhan Lingkungan untuk Seluruh Kontraktor

Stok Daging Sapi dan Kerbau Aman Hingga Ramadhan, Pemerintah Siapkan Operasi Pasar

Wanita Tanpa Identitas Tertabrak Kereta Api di Pematangsiantar, Mengalami Luka Berat