TPL Mangkir, Gugatan KLH atas Kerusakan Lingkungan di Sumut Tetap Berlanjut
MEDAN Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dalam pengusutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Permintaan tersebut disampaikan Ahok saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.
Ahok dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang salah satu terdakwanya adalah pengusaha minyak Riza Chalid.Baca Juga:
Pernyataan Ahok muncul ketika jaksa penuntut umum menyinggung berita acara pemeriksaan (BAP) terkait pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina.
Dua direksi tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono dan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mas'ud Khamid.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok menyatakan tidak memahami alasan pencopotan kedua pejabat tersebut, terutama karena dilakukan pada periode Erick Thohir menjabat Menteri BUMN.
Menurut Ahok, Djoko dan Mas'ud merupakan pimpinan yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat memperbaiki kinerja sektor migas.
"Bagi saya, dua orang ini adalah direktur utama terbaik yang pernah dimiliki Pertamina. Mereka mau memperbaiki kilang dan Patra Niaga, dan semua arahan saya dijalankan," kata Ahok di persidangan.
Ahok bahkan mengaku terpukul saat mengetahui pencopotan tersebut.
Ia menyebut Djoko Priyono sebagai sosok yang memahami persoalan kilang secara mendalam dan berperan penting dalam menjelaskan berbagai kelemahan sistem produksi kepada dirinya.
"Waktu dia dicopot, saya sampai mau menangis. Menurut saya, ini bukan meritokrasi," ujar Ahok.
Dalam kesaksiannya, Ahok menyatakan keinginannya melaporkan polemik pencopotan direksi itu kepada Kejaksaan.
MEDAN Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 100 ton beras untuk warga terdampak ba
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan iuran anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) akan dialokasikan salah satunya
POLITIK
NIAS SELATAN Kasus dugaan korupsi Dana Dacil di Nias Selatan hingga kini masih berputarputar di meja penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari)
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menindak tegas seorang warga negara Korea Selatan berinisial CHK (56) dengan melakuk
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Regional Office (RO) Denpasar menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2025 sebagai forum s
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan siap dihukum mati
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 30 miliar di Bank Mandiri cab
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo, yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit, kembali menjadi sorotan publik. Pekan
POLITIK
MEDAN Almuqarrom Natapradja, mantan Camat Medan Maimun, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti menyalahgunakan Kartu Kredit Peme
HUKUM DAN KRIMINAL
