JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan target melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setidaknya sebulan sekali, namun menekankan bahwa pelaksanaannya tetap mengikuti informasi dan bukti yang ada.
Pernyataan ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (28/1/2026).
"Sejujurnya hampir beberapa bulan sekali pasti ada (OTT). Gitu. Tapi sekali bukan target yang dipaksakan. Targetnya sesuai dengan informasi yang kami dapatkan," ujar Setyo.Baca Juga:
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyoroti hambatan yang dihadapi lembaga dalam penindakan.
Menurut Fitroh, kendala utama bukan hanya terkait jumlah sumber daya manusia (SDM), tetapi juga keterbatasan alat pendukung yang kurang modern.
"Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya 1 sebulan," kata Fitroh.
Fitroh menambahkan, pembaruan peralatan bisa mendorong penindakan korupsi lebih masif.
"Kurang canggih, Pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up-to-date. Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat, barang kali OTT lebih masif," ujarnya.
Pernyataan pimpinan KPK ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan komitmen lembaga anti-rasuah dalam menjaga efektivitas penindakan, sekaligus menegaskan kebutuhan dukungan anggaran untuk modernisasi alat operasional.*
(d/ad)
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
