JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR untuk membahas kasus Hogi Minaya, pria asal Sleman yang mengejar penjambret istrinya hingga pelaku menabrak dan meninggal dunia.
RDP digelar pada Rabu (28/1) dan dihadiri seluruh pihak terkait, termasuk Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, Kajari Sleman Bambang Yunianto, serta Hogi Minaya bersama tim kuasa hukumnya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menyatakan kekecewaan Komisi III terhadap penanganan kasus tersebut.
"Sebenarnya ini kasat mata, Pak. Penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman dan Kejari Sleman bermasalah. Publik marah, Pak, kami juga marah," ujar Habiburokhman.
Politikus Gerindra ini menegaskan bahwa mekanisme restorative justice (RJ) tidak relevan dalam kasus ini.
Menurutnya, jika mengacu pada KUHAP baru, perkara Hogi seharusnya dihentikan.
"Ada keluarga penjambret yang kuasa hukumnya menuntut semacam uang kerahiman. Astagfirullah, ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak," kata Habiburokhman.
Ketua Komisi III juga menyoroti dampak sosial dari kasus ini. Ia menyebut masyarakat bisa menjadi takut menegakkan hukum sendiri.
"Sulit sekali menjawab masyarakat. Nanti kalau ada maling, tidak usah kita kejar, sebab kalau kita kejar lalu dia menabrak sendiri, kita jadi tersangka," tegasnya.
Hogi Minaya dan kuasa hukumnya mendapat kesempatan untuk memberikan klarifikasi, begitu pula Kapolres Sleman dan Kajari Sleman.
Habiburokhman berharap seluruh pihak menegakkan keadilan yang substansial, bukan hanya normatif.
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pelaksana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Pejabat Direktorat PPK SMA di Kemendikbudristek, Dhany Hamiddan Khoir, menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pen
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Prediksi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, soal penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini meleset. Sejak pembuka
EKONOMI
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis melalui fitur DANA Kaget senilai Rp255.000. Saldo terse
EKONOMI
KARO Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Karo, Senin (2/2). Kegiatan
PEMERINTAHAN
TAPTENG Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Drs. Binsar TH Sitanggang, M.SP, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN PSMS Medan kembali menerima sanksi denda besar dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI pada Kompetisi Pegadaian Championship musim 2025
OLAHRAGA
BULELENG Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memastikan kesesuaian lima Rancangan Peraturan Walikota (Raperwali) Kota Denpasar melalui
HUKUM DAN KRIMINAL
