Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR untuk membahas kasus Hogi Minaya, pria asal Sleman yang mengejar penjambret istrinya hingga pelaku menabrak dan meninggal dunia.
RDP digelar pada Rabu (28/1) dan dihadiri seluruh pihak terkait, termasuk Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, Kajari Sleman Bambang Yunianto, serta Hogi Minaya bersama tim kuasa hukumnya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menyatakan kekecewaan Komisi III terhadap penanganan kasus tersebut.
"Sebenarnya ini kasat mata, Pak. Penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman dan Kejari Sleman bermasalah. Publik marah, Pak, kami juga marah," ujar Habiburokhman.
Politikus Gerindra ini menegaskan bahwa mekanisme restorative justice (RJ) tidak relevan dalam kasus ini.
Menurutnya, jika mengacu pada KUHAP baru, perkara Hogi seharusnya dihentikan.
"Ada keluarga penjambret yang kuasa hukumnya menuntut semacam uang kerahiman. Astagfirullah, ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak," kata Habiburokhman.
Ketua Komisi III juga menyoroti dampak sosial dari kasus ini. Ia menyebut masyarakat bisa menjadi takut menegakkan hukum sendiri.
"Sulit sekali menjawab masyarakat. Nanti kalau ada maling, tidak usah kita kejar, sebab kalau kita kejar lalu dia menabrak sendiri, kita jadi tersangka," tegasnya.
Hogi Minaya dan kuasa hukumnya mendapat kesempatan untuk memberikan klarifikasi, begitu pula Kapolres Sleman dan Kajari Sleman.
Habiburokhman berharap seluruh pihak menegakkan keadilan yang substansial, bukan hanya normatif.
"Proses hukum harus mengedepankan hati nurani, bukan sekadar prosedur," ujarnya.
RDP ini masih berlangsung hingga berita ini ditulis, sementara Komisi III akan menindaklanjuti rekomendasi terkait perlindungan hukum bagi warga yang melakukan pengejaran terhadap pelaku kriminalitas.*
(kp/ad)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN