Polda Metro Segera Tentukan Status Hukum Roy Suryo Cs dalam Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi
JAKARTA Polda Metro Jaya akan segera menentukan kelanjutan status hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa dalam kasus dugaan p
NASIONAL
JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan sejumlah dugaan penyimpangan tata kelola dan konflik kepentingan di tubuh PT Pertamina (Persero) dalam sidang perkara tindak pidana korupsi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sidang tersebut menghadirkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina.
JPU Triyana Setia Putra mengatakan keterangan Ahok dinilai penting meskipun yang bersangkutan tidak terlibat langsung dalam operasional harian perusahaan.Baca Juga:
Menurut dia, kesaksian Ahok menunjukkan adanya pola penyimpangan dalam pengambilan kebijakan strategis di lingkungan Pertamina.
"Dari keterangan saksi terlihat benang merah penyimpangan, salah satunya peningkatan kuota impor minyak mentah dan BBM yang tidak wajar. Hal ini berdampak pada melonjaknya biaya penyewaan kapal dan kebutuhan fasilitas penyimpanan," kata Triyana di persidangan.
Triyana menyebut keterangan Ahok selaras dengan kesaksian sejumlah saksi lain yang telah dihadirkan sebelumnya, termasuk mantan Direktur Utama Pertamina periode 2018–2024 Nicke Widyawati serta mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga menjabat Wakil Komisaris Utama Pertamina, Arcandra Tahar.
Rangkaian kesaksian tersebut, kata dia, menggambarkan adanya penyimpangan tata kelola dari sektor hulu hingga hilir dalam rentang waktu 2013 hingga 2024.
Jaksa juga menyoroti dugaan keterlibatan kepentingan pihak ketiga dalam proses pengambilan kebijakan perusahaan.
Salah satu contoh yang diungkap adalah penyewaan Terminal BBM PT Orbit Terminal Merak pada 2014 yang disebut tidak memiliki urgensi operasional bagi Pertamina.
"Penyewaan terminal tetap dilakukan meskipun tidak dibutuhkan dan diduga untuk mengakomodasi kepentingan Terdakwa Muhammad Kerry," ujar Triyana.
Menurut JPU, dugaan perbuatan melawan hukum di sektor hulu telah menciptakan mata rantai pelanggaran di sektor hilir.
Dugaan tersebut dinilai semakin menguat karena adanya kesesuaian keterangan antar-saksi dalam persidangan.
JAKARTA Polda Metro Jaya akan segera menentukan kelanjutan status hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa dalam kasus dugaan p
NASIONAL
JEMBER Partai Gerindra akan memanggil dan menggelar sidang Mahkamah Partai terhadap anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Siddiqi, pada Ju
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia resmi menandatangani Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke14 sebagai langkah peng
EKONOMI
JAKARTA Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menilai vonis 4 tahun penjara terhadap mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI memastikan seluruh layanan kelistrikan di desadesa terdampak banjir di
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan akan mengambil langkah intervensi jika pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berd
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026) setelah pengumuman rebalancing indeks globa
EKONOMI
MEDAN Tim Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam pengungkapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tuntutan mendesak terkait revisi Undan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyoroti pentingnya Selat Malaka dalam stabilitas perdagangan dan energi glob
INTERNASIONAL