Kalsel Resmi 100 Persen Miliki Posbankum Desa & Kelurahan, Sengketa Warga Kini Lebih Cepat Terselesaikan

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menegaskan peran strategis Posbankum dalam membangun ekosistem hukum desa yang sehat.

Ia menambahkan, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) akan membantu pendampingan dan pelaporan layanan Posbankum oleh Juru Damai dan Paralegal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan tantangan geografis daerah yang beragam dapat diatasi melalui keberadaan Posbankum.

"Layanan hukum kini bisa menjangkau lapisan masyarakat terkecil, berkat sinergi antar stakeholder," kata Hasnuryadi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menambahkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan menjadi kunci dalam memperluas layanan bantuan hukum.

Pelatihan bagi Kepala Desa, Lurah, dan Paralegal diharapkan membuat akses hukum di desa dan kelurahan semakin merata dan efektif.

Dengan hadirnya Posbankum Desa dan Kelurahan, masyarakat di Kalimantan Selatan kini dapat merasakan manfaat nyata kehadiran negara, sekaligus penyelesaian sengketa yang lebih cepat, adil, dan damai.*

(ad)

Forum Harmonisasi Peraturan Pusat-Daerah Perkuat Kualitas Produk Hukum, Fokus pada Sinkronisasi Regulasi dan Digitalisasi

RS di Sumut Padat Imbas Program Berobat Gratis, Pemprov Kembangkan Layanan Kesehatan Regional

Kejagung Geledah Empat Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kementerian Kehutanan

Pemkab Simalungun dan Kodim 0207/SML Siap Gelar TMMD Ke-127 Tahun 2026, Fokus Infrastruktur dan Kesejahteraan Desa

Polsek Denpasar Timur Bekuk Pelaku Curanmor yang Kabur ke Lombok, Akui Jual Motor Curian untuk Kebutuhan Sehari-hari

Kebun Binatang Bandung: Ketika Kekuasaan Mendahului Hukum