Kalsel Resmi 100 Persen Miliki Posbankum Desa & Kelurahan, Sengketa Warga Kini Lebih Cepat Terselesaikan

KALSEL – Kementerian Hukum secara resmi meresmikan keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh 2.015 desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (30/01/2026).

Dengan peresmian ini, Provinsi Kalsel mencapai 100 persen cakupan Posbankum, menjadikan layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan semakin merata.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah, termasuk Gubernur H. Muhidin, para Bupati dan Wali Kota, atas sinergi yang terbangun bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Baca Juga:

• Forum Harmonisasi Peraturan Pusat-Daerah Perkuat Kualitas Produk Hukum, Fokus pada Sinkronisasi Regulasi dan Digitalisasi

Menurut Menkum, keberhasilan Posbankum sangat ditentukan oleh kerja sama lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan aktif pemerintah daerah.

"Posbankum merupakan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa masyarakat secara damai di luar pengadilan," kata Menkum.

Keberhasilan Posbankum sudah terbukti secara nyata.

Menkum mencontohkan penyelesaian sengketa keluarga di Provinsi Lampung yang telah berlangsung 40 tahun dan kasus sengketa pendirian rumah ibadah di Jawa Timur, yang berhasil dimediasi tanpa kekerasan, menghasilkan solusi damai dan diterima semua pihak.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 82.560 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 98,36 persen dari total 83.946 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Sebanyak 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan Posbankum.

Menkum menekankan pentingnya pengelolaan Posbankum secara akuntabel dan berbasis data melalui aplikasi pelaporan yang disiapkan oleh BPHN.

Berdasarkan data, jenis sengketa yang paling banyak ditangani Posbankum meliputi sengketa tanah, gangguan keamanan dan ketertiban, penganiayaan ringan, pencurian, utang-piutang, KDRT, waris, perjanjian, hingga persoalan anak.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menegaskan peran strategis Posbankum dalam membangun ekosistem hukum desa yang sehat.

Ia menambahkan, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) akan membantu pendampingan dan pelaporan layanan Posbankum oleh Juru Damai dan Paralegal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan tantangan geografis daerah yang beragam dapat diatasi melalui keberadaan Posbankum.

"Layanan hukum kini bisa menjangkau lapisan masyarakat terkecil, berkat sinergi antar stakeholder," kata Hasnuryadi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menambahkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan menjadi kunci dalam memperluas layanan bantuan hukum.

Pelatihan bagi Kepala Desa, Lurah, dan Paralegal diharapkan membuat akses hukum di desa dan kelurahan semakin merata dan efektif.

Dengan hadirnya Posbankum Desa dan Kelurahan, masyarakat di Kalimantan Selatan kini dapat merasakan manfaat nyata kehadiran negara, sekaligus penyelesaian sengketa yang lebih cepat, adil, dan damai.*

(ad)

Forum Harmonisasi Peraturan Pusat-Daerah Perkuat Kualitas Produk Hukum, Fokus pada Sinkronisasi Regulasi dan Digitalisasi

RS di Sumut Padat Imbas Program Berobat Gratis, Pemprov Kembangkan Layanan Kesehatan Regional

Kejagung Geledah Empat Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kementerian Kehutanan

Pemkab Simalungun dan Kodim 0207/SML Siap Gelar TMMD Ke-127 Tahun 2026, Fokus Infrastruktur dan Kesejahteraan Desa

Polsek Denpasar Timur Bekuk Pelaku Curanmor yang Kabur ke Lombok, Akui Jual Motor Curian untuk Kebutuhan Sehari-hari

Kebun Binatang Bandung: Ketika Kekuasaan Mendahului Hukum