JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya peran seorang pejabat Pemkab Pati yang bertindak sebagai 'pengepul' uang hasil pemerasan dalam kasus yang melibatkan mantan Bupati Pati, Sudewo.
Pejabat tersebut diketahui mengembalikan uang yang diperas dari calon perangkat desa, meskipun KPK menegaskan bahwa pengembalian uang tidak menghentikan proses hukum yang tengah berjalan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa 'pengepul' uang tersebut merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.Baca Juga:
Namun, identitas dan jabatan pejabat tersebut masih dirahasiakan oleh pihak KPK.
"Betul, di lingkungan Pati," ujar Budi dalam konfirmasi kepada wartawan pada Minggu (1/2/2026).
Sebelumnya, KPK telah mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam praktik pemerasan oleh Sudewo telah mengembalikan uang kepada para calon perangkat desa yang menjadi korban.
Meski begitu, Budi menegaskan bahwa pengembalian uang tersebut tidak akan mengurangi proses hukum yang tengah berlangsung terhadap para pelaku.
KPK juga mengungkapkan bahwa Sudewo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, menggunakan tim suksesnya dari Pilkada untuk mengatur dan memuluskan pemerasan yang terjadi.
Selain Sudewo, ada tiga tersangka lain yang juga turut serta dalam pemerasan ini, yaitu sejumlah kepala desa dari Kecamatan Jaken.
Skema Pemerasan yang Terorganisir
Berdasarkan penyelidikan KPK, Sudewo dan tim suksesnya mulai membahas rencana pengisian perangkat desa sejak November 2025.
Dalam proses ini, Sudewo bersama dengan kepala desa yang menjadi bagian dari tim suksesnya meminta sejumlah uang dari calon perangkat desa sebagai syarat untuk dapat menduduki posisi tersebut.
Empat Tersangka Ditetapkan
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, di antaranya:
- Sudewo, Bupati Pati periode 2025-2030;
- Abdul Suyono, Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan;
- Sumarjiono, Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken;
- Karjan, Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.
Tindakan pemerasan ini mengindikasikan adanya praktik korupsi yang terstruktur dan melibatkan pejabat-pejabat daerah yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
KPK memastikan akan terus mengusut tuntas kasus ini dan berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku yang terlibat.*
(d/dh)
LAMPUNG Polda Lampung resmi membuka Operasi Keselamatan Krakatau 2026 dalam apel gelar pasukan yang berlangsung di Lapangan Mapolda Lamp
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan prima kepada setiap
NASIONAL
BATU BARA Dalam rangka menyemarakkan peringatan Isra Mi&039raj Nabi Muhammad SAW, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku menggela
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Seorang sopir pribadi di Bandar Lampung berinisial SA (38) diringkus polisi setelah diduga melakukan pencurian perhiasan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDAR LAMPUNG Polsek Telukbetung Timur berhasil menangkap RT (33), warga Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, setelah ter
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG Pengaduan masyarakat terkait dugaan oknum perangkat Desa Papan Asri, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, resmi dili
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG Warga Lampung diimbau meningkatkan kewaspadaan menyusul prakiraan cuaca ekstrem selama tiga hari ke depan. Badan Meteorologi, Kl
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan menanggapi viralnya video yang menyebut bahwa korban pencurian toko ponsel berinis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi masuknya virus Nipah ke
KESEHATAN
ASAHAN Seorang pria berinisial MA (29) ditangkap polisi karena diduga membunuh istrinya sendiri, AIP (20), di Jalan Batu Asahan, Kelurah
HUKUM DAN KRIMINAL
