JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi kuota haji 2023–2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dugaan tersebut mengarah pada petinggi biro perjalanan Maktour Travel.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menemukan indikasi penghilangan barang bukti saat menggeledah kantor Maktour Travel di Jakarta pada Agustus 2025.Baca Juga:
"Dari informasi yang didapatkan penyidik, ada dugaan penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh pihak-pihak Maktour Travel, tentu petingginya," kata Budi, Senin (2/2/2026).
Menurut Budi, dugaan perintangan penyidikan itu terungkap setelah penyidik memperoleh informasi adanya dokumen yang sengaja dimusnahkan. Dokumen tersebut diduga berkaitan dengan manifes kuota haji yang diterima Maktour Travel dalam periode 2023–2024.
Penyidik KPK masih menganalisis pihak-pihak yang diduga menjadi inisiator tindakan penghilangan barang bukti tersebut.
Hingga kini, KPK belum mengungkap identitas petinggi Maktour Travel yang diduga terlibat.
"Penyidik masih mendalami dan menganalisis dugaan perintangan penyidikan tersebut. Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, tentu akan ditindaklanjuti," ujar Budi.
KPK memastikan akan menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila unsur perintangan penyidikan terpenuhi.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz.
Dalam perkara itu, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menghitung besaran kerugian negara.*
(oz/dh)
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
