BATU BARA – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (Ampera) berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Batu Bara, Selasa (3/2/2026), menyoroti dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pengadaan 141 Pojok Baca Digital di seluruh desa.
Massa menyampaikan tujuh tuntutan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.
Koordinator aksi, Ahmad Fatih Sultan, menegaskan, dugaan penyimpangan terjadi melalui Peraturan Bupati (Perbup) terkait BKK Pojok Baca Digital Tahun Anggaran 2025. "Kami menduga adanya indikasi kecurangan dan praktik KKN melalui skema proyek ini.Baca Juga:
Kebijakan yang ada berpotensi menggerus kewenangan desa dan menutup ruang transparansi," ujarnya.
Adapun tujuh tuntutan Ampera meliputi:
1. Meminta Kejaksaan Negeri Batu Bara menyelidiki Perbup BKK Pojok Baca Digital secara menyeluruh.
2. Memanggil seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyusun kebijakan, OPD teknis, hingga penyedia kegiatan.
3. Mendesak Bupati Batu Bara bertanggung jawab secara administratif dan politik.
4. Transparansi penuh terkait dasar penetapan kegiatan, penunjukan pelaksana, rincian anggaran per desa, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
5. DPRD Kabupaten Batu Bara menjalankan fungsi pengawasan dengan serius, termasuk membentuk Pansus.
6. Menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan serupa sampai ada audit investigatif.
7. Inspektorat Daerah dan BPK RI melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran BKK.
Sultan menambahkan, praktik dugaan pengkondisian proyek ini berisiko menimbulkan monopoli penyedia, pemborosan anggaran, serta tidak efektifnya pemanfaatan bantuan keuangan.
Padahal, seharusnya BKK mendorong pembangunan desa berbasis kebutuhan lokal dan kemandirian desa.
Staf Ahli Pemkab Batu Bara, Attaruddin, sempat mencoba memberikan tanggapan, tetapi ditolak oleh massa. Unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengamanan dari Polres Batu Bara dan Satpol PP Kabupaten Batu Bara.*
(mi/dh)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
