Momen Prabowo Lepas Presiden Belarus di Halim Curi Perhatian, Acungan Jempol Jadi Simbol Keakraban
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima audiensi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem terkait pengisian pelaporan e-report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2026.
Audiensi berlangsung di Ruang Arjuna Kanwil Kementerian Hukum Bali, Selasa, 3 Februari 2026.
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, didampingi pejabat fungsional penyuluh hukum madya dan staf terkait.Baca Juga:
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Biro Hukum Sekda Kabupaten Karangasem menyampaikan sejumlah kendala teknis dalam pengisian e-report JDIH Nasional, terutama terkait penyesuaian data dukung terhadap empat variabel penilaian terbaru.
Mustiqo Vitra menekankan pentingnya percepatan pengisian e-report mengingat batas waktu pelaporan yang semakin dekat.
Ia mendorong pemerintah daerah menjadikan pelaporan JDIH sebagai prioritas agar hasil evaluasi tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.
"Kami mendorong pengisian e-report JDIH menjadi perhatian utama sehingga Kabupaten Karangasem dapat memperoleh hasil evaluasi yang maksimal," kata Mustiqo Vitra.
Selain JDIH, ia juga menyoroti pelaporan Posbankum yang kini terintegrasi dengan sistem Satu Data Indonesia.
Menurut dia, optimalisasi pelaksanaan Posbankum perlu dilakukan dengan memaksimalkan peran Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi agar penyerapan anggaran bantuan hukum berjalan efektif dan tepat sasaran.
Perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem menyambut baik arahan dan pendampingan yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Mereka menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti masukan serta menyempurnakan data dukung sesuai standar yang ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut audiensi, kegiatan ditutup dengan bimbingan teknis pengisian data yang dipandu Tim Pengelola JDIH Kanwil Kementerian Hukum Bali.
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL
JAKARTA Takhta Suci Vatikan resmi menunjuk Mgr. Walter Erbi sebagai Nunsius Apostolik atau Duta Besar Vatikan untuk Republik Indonesia.
NASIONAL
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Agust Fitri Karokar
HUKUM DAN KRIMINAL