Tanpa Dana Pemerintah, Dari Mana Sumber Dana Pembangunan Museum Marsinah Senilai Rp3,8 Miliar?
NGANJUK Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan pembangunan Museum Ibu Marsinah dan Rumah S
NASIONAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima audiensi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem terkait pengisian pelaporan e-report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2026.
Audiensi berlangsung di Ruang Arjuna Kanwil Kementerian Hukum Bali, Selasa, 3 Februari 2026.
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, didampingi pejabat fungsional penyuluh hukum madya dan staf terkait.Baca Juga:
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Biro Hukum Sekda Kabupaten Karangasem menyampaikan sejumlah kendala teknis dalam pengisian e-report JDIH Nasional, terutama terkait penyesuaian data dukung terhadap empat variabel penilaian terbaru.
Mustiqo Vitra menekankan pentingnya percepatan pengisian e-report mengingat batas waktu pelaporan yang semakin dekat.
Ia mendorong pemerintah daerah menjadikan pelaporan JDIH sebagai prioritas agar hasil evaluasi tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.
"Kami mendorong pengisian e-report JDIH menjadi perhatian utama sehingga Kabupaten Karangasem dapat memperoleh hasil evaluasi yang maksimal," kata Mustiqo Vitra.
Selain JDIH, ia juga menyoroti pelaporan Posbankum yang kini terintegrasi dengan sistem Satu Data Indonesia.
Menurut dia, optimalisasi pelaksanaan Posbankum perlu dilakukan dengan memaksimalkan peran Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi agar penyerapan anggaran bantuan hukum berjalan efektif dan tepat sasaran.
Perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem menyambut baik arahan dan pendampingan yang diberikan Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Mereka menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti masukan serta menyempurnakan data dukung sesuai standar yang ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut audiensi, kegiatan ditutup dengan bimbingan teknis pengisian data yang dipandu Tim Pengelola JDIH Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Kanwil Kementerian Hukum Bali juga akan melakukan pemantauan dan pendampingan lanjutan guna memastikan data dukung Kabupaten Karangasem memenuhi standar Pusat JDIHN.*
(ad)
NGANJUK Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan pembangunan Museum Ibu Marsinah dan Rumah S
NASIONAL
PONTIANAK SMAN 1 Sambas menyampaikan pernyataan sikap terkait polemik final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Ka
NASIONAL
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan status ibu kota negara masih bera
NASIONAL
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompo
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan melakukan pengawasan intensif terhadap penanganan kasus Kepala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan institusinya telah memiliki 1.376 Satuan Pe
NASIONAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Roy Suryo mengaku menghormati langkah Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Ketua Umum Yayasan Bela Ibu Pertiwi Indonesia (BIPI), Alan Pane, S.Tr.BD, SH, CPA, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana penghapusan sejumlah program studi perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri mendapat sorotan
PENDIDIKAN