Bareskrim Polri Selidiki Jaringan Jual Beli Emas Ilegal dengan Transaksi Capai Rp 25,9 Triliun
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembenahan menyeluruh di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan pihak Bea Cukai.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai potensi korupsi di seluruh perwakilan Pajak dan Bea Cukai masih tinggi.
"OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak," kata Boyamin, Kamis (5/2/2026).Baca Juga:
Boyamin menambahkan, langkah tegas Menkeu Purbaya untuk mencopot pimpinan yang terbukti nakal adalah langkah yang relevan.
"Kalau OTT diseringkan, mereka akan ada pembenahan. Ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja," ujarnya.
OTT KPK sendiri menjerat tiga orang, termasuk Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, yang kini sedang diperjalanan menuju Jakarta. Selain itu, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai Jakarta terkait kasus impor.
Dukungan MAKI menegaskan pentingnya penindakan konkret selain sekadar pembenahan internal, agar jajaran Pajak dan Bea Cukai benar-benar bekerja bersih dan akuntabel.
"Pembenahan saja tidak cukup, makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kalau tak ada penindakan orang tak akan takut, sehingga nanti orang pikirnya hanya apes saja," tambah Boyamin.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas kedua instansi yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara.*
(d/dh)
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL