JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembenahan menyeluruh di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan pihak Bea Cukai.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai potensi korupsi di seluruh perwakilan Pajak dan Bea Cukai masih tinggi.
"OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak," kata Boyamin, Kamis (5/2/2026).Baca Juga:
Boyamin menambahkan, langkah tegas Menkeu Purbaya untuk mencopot pimpinan yang terbukti nakal adalah langkah yang relevan.
"Kalau OTT diseringkan, mereka akan ada pembenahan. Ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja," ujarnya.
OTT KPK sendiri menjerat tiga orang, termasuk Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, yang kini sedang diperjalanan menuju Jakarta. Selain itu, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai Jakarta terkait kasus impor.
Dukungan MAKI menegaskan pentingnya penindakan konkret selain sekadar pembenahan internal, agar jajaran Pajak dan Bea Cukai benar-benar bekerja bersih dan akuntabel.
"Pembenahan saja tidak cukup, makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kalau tak ada penindakan orang tak akan takut, sehingga nanti orang pikirnya hanya apes saja," tambah Boyamin.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas kedua instansi yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara.*
(d/dh)
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima koper berisi uang tunai senilai lebih dari Rp 5 miliar dalam penggeledahan di wi
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menepis kabar yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantim
POLITIK
BANDAR LAMPUNG Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam, Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., menghadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib
NASIONAL
TANGGAMUS Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Tanggamus resmi diluncurkan di Dusun Talang Tebat, Pe
NASIONAL
ACEH TAMIANG Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara penyerahan bantuan perbaikan rum
NASIONAL
PRINGSEWU Aksi pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, akhirnya teru
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDAR LAMPUNG Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Haryantana, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam XXI/Radin Inten
NASIONAL
