Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu, 4 Februari 2026.
Dalam operasi senyap yang digelar secara paralel di Jakarta dan Lampung, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal Fadillah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Rizal diamankan tim penyidik di wilayah Lampung.Baca Juga:
"Yang bersangkutan pejabat eselon dua di Bea Cukai. Saat ini sudah mantan, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan. Diamankan di Lampung," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.
Menurut Budi, perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi yang melibatkan pihak swasta.
Selain bergerak di Lampung, tim KPK juga menyasar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta.
"Konstruksi perkaranya terkait kegiatan importasi oleh pihak swasta. KPK menduga adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak," ujar Budi.
KPK belum mengungkap secara rinci jenis barang impor yang menjadi objek dugaan rasuah.
"Masih terkait beberapa barang yang masuk ke Indonesia. Detailnya akan kami sampaikan kemudian," kata dia.
Dalam operasi ini, KPK menyita barang bukti bernilai besar.
Penyidik mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan nilai mencapai miliaran rupiah, serta logam mulia sekitar tiga kilogram.
"Barang bukti berupa uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing, nilainya miliaran rupiah. Selain itu ada logam mulia sekitar tiga kilogram," kata Budi.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK