Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin dan Bea Cukai Jakarta.
Menurut Purbaya, tindakan itu merupakan momentum untuk memperbaiki institusi pajak dan bea cukai.
"Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (4/2/2026).Baca Juga:
Purbaya memastikan pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama proses penegakan hukum.
Namun, jika pegawai terbukti bersalah, ia menegaskan akan menghormati proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam upaya menegakkan disiplin internal, Purbaya akan melakukan rotasi terhadap 50 pegawai DJP pada Jumat pekan ini.
Rotasi dilakukan untuk memberi efek jera, terutama bagi pegawai yang terindikasi melanggar aturan atau terbukti terlibat masalah hukum.
"Saya enggak boleh mecat sih ya? Ya nanti kita akan non-job-kan, misalnya di tempat pusat yang nggak ngapain-ngapain kalau terlibat," ujarnya.
Jumlah pegawai yang akan dirotasi ini berpotensi bertambah, menunggu evaluasi lebih lanjut.
Menurut Purbaya, pemecatan tidak bisa dilakukan sembarangan karena dibatasi aturan hukum, sehingga rotasi menjadi opsi yang aman sekaligus efektif.
OTT KPK sendiri berlangsung di dua lokasi berbeda pada Rabu (4/2/2026).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan, satu OTT dilakukan di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan satunya lagi di lingkungan DJBC Jakarta.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK