LSM RUBIK dan GEMBOK Laporkan Dugaan Penyelewengan Anggaran Enam OPD Pringsewu ke Kejati Lampung

BANDAR LAMPUNG — Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Restorasi Untuk Kebijakan (RUBIK) Lampung dan Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK) melaporkan dugaan penyelewengan anggaran pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis, 5 Februari 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran tahun 2025 yang dinilai tidak wajar dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kedua LSM mengaku telah melakukan kajian serta penelusuran terhadap sejumlah paket kegiatan sebelum membawa temuan itu ke aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Wali Kota Jakarta Timur Ajak ASN Aktualisasikan Nilai Isra Miraj dalam Pelayanan Publik

Ketua LSM GEMBOK, Andre Saputra, mengatakan terdapat indikasi kuat praktik korupsi, mulai dari dugaan penggelembungan anggaran hingga pengkondisian proyek fisik di sejumlah OPD.

"Kami menemukan kejanggalan pada belanja rutin maupun proyek fisik. Seluruh data dan dokumen pendukung telah kami serahkan ke Kejati Lampung agar ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," kata Andre di depan Gedung Kejati Lampung.

Senada dengan itu, Ketua LSM RUBIK Lampung, Fery Yulizar, menyebut laporan tersebut mencakup belanja alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, hingga proyek pembangunan gedung dengan nilai kontrak yang dinilai mencurigakan dan perlu diaudit secara menyeluruh.

Berdasarkan data yang diserahkan, enam OPD yang dilaporkan berikut poin-poin keberatan utama, antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LSM menyoroti tingginya belanja rutin seperti cetak dan ATK yang mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, terdapat lima proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan nilai kontrak berkisar Rp500 juta hingga Rp800 juta yang diduga bermasalah dalam proses tender dan pelaksanaan.

2. Dinas Kesehatan
Sorotan diarahkan pada proyek Relokasi Gedung Labkesda senilai Rp10,9 miliar serta pembangunan empat Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan nilai masing-masing sekitar Rp870 juta, yang dinilai perlu diaudit ulang.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP)
LSM mencurigai belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp1 miliar, serta anggaran perjalanan dinas dan konsumsi rapat yang mencapai ratusan juta rupiah.

4. Dinas P3AP2KB
Anggaran perjalanan dinas dalam kota yang mencapai Rp882 juta dan belanja makanan rapat sebesar Rp541 juta menjadi perhatian utama dalam laporan tersebut.

5. Bagian Umum Setda Pringsewu
Pengeluaran yang dinilai boros antara lain jamuan tamu Rp2,17 miliar, perjalanan dinas biasa Rp2 miliar, serta pemeliharaan kendaraan dinas Rp1,5 miliar.

6. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda
LSM menyoroti belanja sajadah sebanyak 72 buah yang dianggarkan Rp180 juta, perjalanan dinas luar negeri Rp278 juta, serta sewa mebel dan tenda senilai Rp350 juta.

Dalam laporannya, LSM RUBIK dan GEMBOK meminta Kepala Kejati Lampung segera membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala OPD terkait serta pejabat pembuat komitmen (PPK).

"Kami ingin memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, pihak-pihak yang terlibat harus diproses hukum demi tegaknya supremasi hukum di Pringsewu," ujar Fery Yulizar.*

(ad)

Wali Kota Jakarta Timur Ajak ASN Aktualisasikan Nilai Isra Miraj dalam Pelayanan Publik

Akun Facebook Palsu Catut Nama Mualem dan Tawarkan Bantuan Fiktif, Pemprov Aceh Tegaskan Itu Hoaks!

Kejuaraan Pencak Silat Hang Tuah Cup 2026 Resmi Dibuka, Dorong Pembinaan Atlet Muda Binjai

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Suap Restitusi Pajak BKB, Mulyono Diduga Terima Rp800 Juta

Usai Tinjau Sungai Deli, Zakiyuddin Akan Surati Rumah di Bantaran untuk Tidak Buang Sampah Sembarangan dan Pertimbangkan Relokasi

Transformasi Birokrasi Berbuah, Kinerja Pelayanan Publik Sumut Meningkat Pesat!