Ahli Hukum: Kerugian Korporasi Tidak Sama dengan Kerugian Keuangan Negara
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik penyimpanan uang dan logam mulia oleh oknum pegawai Bea Cukai melalui safe house khusus.
Lokasi ini disewa untuk menampung barang-barang yang diduga berasal dari suap terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa safe house itu berisi gepokan uang dalam berbagai mata uang serta emas batangan.Baca Juga:
Total barang bukti yang diamankan KPK dalam kasus ini mencapai Rp 40,5 miliar.
"Barang bukti ini diamankan dari beberapa lokasi, termasuk kediaman tersangka dan safe house yang disewa khusus," kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026) Malam.
Rincian barang bukti yang diamankan antara lain:
- Uang tunai Rp 1,89 miliar
- Uang USD 182.900
- Uang SGD 1,48 juta
- Uang JPY 550.000
- Logam mulia 2,5 kg senilai Rp 7,4 miliar
- Logam mulia 2,8 kg senilai Rp 8,3 miliar
- 1 jam tangan mewah senilai Rp 138 juta
Kasus ini bermula dari dugaan suap yang dilakukan PT Blueray agar barang importasi mereka tidak diperiksa secara ketat oleh Bea Cukai.
KPK telah menetapkan enam tersangka dalam perkara ini, yaitu:
1. Rizal (RZL) – Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026
2. Sisprian Subiaksono (SIS) – Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC
3. Orlando (ORL) – Kepala Seksi Intelijen DJBC
4. John Field (JF) – Pemilik PT Blueray
5. Andri (AND) – Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray
6. Dedy Kurniawan (DK) – Manager Operasional PT Blueray
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan, "Safe house ini memang disiapkan khusus untuk menampung uang dan logam mulia, sehingga dugaan tindak pidana suap ini terlihat sistematis dan terstruktur."
KPK akan terus menindaklanjuti kasus ini, termasuk kemungkinan pengembangan penyidikan terhadap aliran dana dan aset terkait suap.*
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN