Pentingnya RUU Perampasan Aset, DPR Siapkan Aturan Baru untuk Kejelasan Pengelolaan Harta Negara
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK
JAKARTA — Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan sengketa lahan di Tapos, Depok, Jawa Barat.
Penetapan tersangka menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis (5/2), di mana tim penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 850 juta.
OTT ini terkait sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya (KD) dan masyarakat setempat.Baca Juga:
Keduanya diduga menerima suap untuk mempercepat eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi yang tengah berproses di Pengadilan Negeri Depok.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan permintaan awal Ketua PN Depok mencapai Rp 1 miliar, namun pihak PT KD hanya menyanggupi Rp 850 juta.
"Ini terkait percepatan penanganan eksekusi lahan, di mana saudara EKA dan BBG memanfaatkan posisi dan wewenang mereka di PN Depok," ujar Asep dalam konferensi pers, Jumat (6/2).
Dalam OTT, tim KPK mengamankan tujuh orang, termasuk tiga dari PN Depok dan empat pihak PT KD.
Penahanan terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok dijadwalkan selama 20 hari pertama sejak 6 Februari hingga 25 Februari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.
Kasus ini juga menyoroti adanya dugaan gratifikasi senilai Rp 2,5 miliar yang diterima Bambang Setyawan dari transaksi valas PT DMV selama periode 2025–2026.
Kedua hakim disangkakan melanggar pasal terkait penerimaan hadiah atau janji serta gratifikasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KY menyatakan miris atas OTT ini, karena praktik korupsi terjadi di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan hakim.
KY akan melakukan pemeriksaan etik terhadap kedua hakim sekaligus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait pemberian sanksi.
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK
MEDAN Polisi akan melakukan penyitaan terhadap seluruh aset milik Andi Hakim Febriansyah (AHF), tersangka penggelapan uang Gereja Katoli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mengalami penurunan pada hari ini, Selasa, 31 Maret 2026. Berdasarkan data
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan untuk sejumlah pengusaha rokok terkait penyidikan kasus dug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang, Indonesia berhasil mengantongi komitmen investasi senilai sekitar US
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa, 31 Maret 2026, dibuka menguat pada level 7.100an. Pagi ini, IHSG tercatat berad
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid memberikan surat peringatan kepada platform di
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta pemerintah daerah menyeleksi penggunaan anggaran di tengah lonja
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang berpotensi berdampak pada ha
EKONOMI
TOKYO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat harus menunggu keputusan resmi pemerintah ter
NASIONAL