Notaris Zunuza Tegaskan BPN Bisa Tingkatkan HGB PT NDP Jadi SHM
MEDAN Notaris Zunuza, SH MKn, yang turut serta dalam pembuatan akta inbreng (penyertaan modal) antara PTPN II (sekarang PTPN I Regional I)
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dan DPRD setempat sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Parkir demi mencegah kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir.
Kesepakatan ini diungkap Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, saat menanggapi dorongan anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, Sabtu (7/2/2026).
"Pembentukan Satgas Parkir dengan melibatkan TNI-Polri, Kejaksaan, dan DPRD adalah langkah maju untuk menyelamatkan pendapatan parkir," kata Hasanul, yang karib disapa Jiji.Baca Juga:
Menurutnya, langkah ini sekaligus diharapkan memperbaiki aturan terkait perparkiran, sehingga masyarakat tidak lagi dipungut biaya sembarangan.
Dorongan pembentukan Satgas muncul karena dugaan kebocoran pendapatan parkir yang terjadi sejak 2022 hingga 2024.
Target retribusi sebesar Rp2 miliar per tahun nyatanya hanya terealisasi di bawah Rp1 miliar, padahal kota Binjai memiliki potensi parkir signifikan, khususnya di Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani.
Ronggur Simorangkir menyoroti adanya oknum pejabat dekat wali kota yang memanfaatkan pengelolaan parkir untuk kepentingan pribadi.
Ia menilai pendapatan parkir yang sangat kecil dibanding potensi wilayah menunjukkan adanya praktik sistemik.
"Jika dihitung, pendapatan per hari dari beberapa ruas utama hanya sekitar Rp2,6 juta, sangat tidak logis," ujar Ronggur.
Hasil penelusuran menunjukkan setoran jukir di Jalan Sudirman dapat mencapai lebih dari Rp2 juta per hari pada hari kerja, sementara di Jalan Ahmad Yani lebih dari Rp1 juta per hari. Jika digabung, dua ruas jalan ini bisa menyumbang hampir Rp4 juta per hari.
Namun, pendapatan tersebut jauh dari target kas daerah, menguatkan dugaan kebocoran.
Pemko Binjai menegaskan Satgas Parkir akan segera dibahas dan difinalisasi bersama instansi terkait.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup celah penyalahgunaan retribusi parkir oleh oknum pejabat nakal.*
(sp/dh)
MEDAN Notaris Zunuza, SH MKn, yang turut serta dalam pembuatan akta inbreng (penyertaan modal) antara PTPN II (sekarang PTPN I Regional I)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menghadapi ujian sesungguhnya di partai final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria pada Senin (30/3/2026). Pe
OLAHRAGA
JAKARTA PWI Jaya menggelar acara halalbihalal yang penuh kehangatan di Markas PWI Jaya, Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, pada S
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penandatanganan 10 nota kesepahaman atau memorandum of under
EKONOMI
JAKARTA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi memulai operasionalnya pada Selasa (31/3/2026). Program yang diluncurkan oleh Badan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN