JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, pencabutan izin usaha perusahaan perusak lingkungan oleh pemerintah tidaklah cukup.
Menurutnya, langkah selanjutnya yang lebih tegas adalah penindakan hukum, karena perusakan lingkungan merupakan kejahatan luar biasa.
Pernyataan itu disampaikan Nusron saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan dan Taaruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).Baca Juga:
"Pencabutan izin usaha saja tidak cukup, harus ditindak dengan hukum dan tindakan yang keras. Merusak lingkungan merupakan kejahatan luar biasa dan nantinya akan dihukum, baik dunia maupun di akhirat," ujar Nusron.
Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan merusak lingkungan, sehingga memicu bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
"Langkah konkret Presiden dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak alam, terutama yang menjadi penyebab banjir, kita semua mengapresiasi," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, dari 28 perusahaan tersebut, 22 perusahaan beroperasi di sektor pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare.
Sisanya, 6 perusahaan bergerak di sektor tambang, perkebunan, dan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).
Nusron menegaskan pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan memastikan perusahaan yang terbukti merusak lingkungan tidak lagi beroperasi tanpa sanksi tegas.
Langkah ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan lingkungan menjadi prioritas nasional.*
(tt/ad)
JAKARTA Komisi III DPR RI resmi mengajukan penangguhan penahanan dan bersedia menjadi penjamin untuk videografer Amsal Christy Sitepu, y
HUKUM DAN KRIMINAL
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
