MEDAN – Mantan Menteri Kehutanan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, MS Kaban, menyoroti kontroversi pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah yang belakangan menimbulkan kebingungan publik.
Menurut Kaban, ada kemungkinan informasi yang diterima Presiden Prabowo Subianto tidak utuh.
"Jangan sampai presiden dikerjai dengan informasi tidak utuh. Untuk itu harus dilakukan audit investigasi lingkungan dan kawasan," tegas Kaban kepada wartawan di Medan, Minggu (8/2).Baca Juga:
Kaban menjelaskan, kebijakan pemerintah yang mencabut izin perusahaan namun kemudian memperbolehkan mereka tetap beroperasi memunculkan beragam opini di ruang publik.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi membuat publik bingung, bahkan menimbulkan persepsi bahwa negara melegalkan aktivitas ilegal.
Selain itu, menurut Kaban, pemerintah belum menjelaskan secara rinci apakah pencabutan izin dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saja atau melibatkan kementerian lain.
Tidak ada pula informasi tentang diktum atau dasar pencabutan izin dari masing-masing perusahaan.
Dengan dilakukannya audit investigasi, Kaban berharap perusahaan yang mematuhi prosedur tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan, sementara yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan prosedur harus ditutup total.
"Audit investigasi sangat penting dilakukan agar ada transparansi yang bisa meredam opini liar serta kebingungan di tengah masyarakat," katanya.
Terkait hal ini, Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Wilayah Sumatera Utara akan menggelar dialog publik bertajuk "Pencabutan Izin 28 Perusahaan, Jebakan ke Presiden?".
Koordinator PMPHI Sumatera Utara, Drs Gandi Parapat, menjelaskan, dialog yang digelar Selasa (10/2) di salah satu kafe kawasan Teladan Medan akan menghadirkan narasumber MS Kaban dan akademisi Shohibul Anshor Siregar dari UMSU.
"Dialog ini merupakan sumbangsih PMPHI sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Utara kepada pemerintah. Diharapkan saripati pendapat dan harapan dari berbagai elemen bisa menjadi masukan bagi Presiden Prabowo dalam menyelesaikan kontroversi pasca penutupan 28 perusahaan," ujar Gandi.
Dialog ini diprediksi menjadi momen penting bagi masyarakat dan pengambil kebijakan untuk memahami polemik pencabutan izin perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan, hukum, serta tata kelola investasi di Indonesia.*
(ad)
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
