Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat menurun pada 2025, dari 37 menjadi 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara menurut data Transparency International Indonesia (TII).
Penurunan ini memicu sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut berkontribusi terhadap penurunan skor tersebut.
Dalam keterangan tertulis, Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia, mengatakan bahwa dalam satu tahun terakhir pemerintah tampak membangun ekosistem yang menormalisasi konflik kepentingan, nepotisme, dan patronase.Baca Juga:
"Ketegasan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi berhenti di podium pidato. Dari sisi penindakan, pemberantasan korupsi tidak menunjukkan efek jera," ujarnya.
ICW merujuk pada data IMD Business School World Competitiveness Yearbook yang menunjukkan skor terkait prevalensi suap dan korupsi turun drastis hingga 19 poin, dari 45 menjadi 26.
Indikator ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.
Dari sisi legislasi, ICW menilai agenda antikorupsi pemerintah dan DPR belum menjadi prioritas.
Beberapa contoh adalah belum adanya langkah untuk mengembalikan Undang-Undang KPK ke versi sebelum revisi 2019 serta pembahasan RUU Perampasan Aset dan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masih stagnan.
ICW juga menyoroti konflik kepentingan yang terkesan dipelihara melalui pembagian posisi strategis kepada pihak yang memiliki kedekatan politik.
"Fenomena rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN, pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki afiliasi politik, hingga deputi gubernur Bank Indonesia yang diisi keponakan presiden merupakan bentuk nepotisme yang vulgar dan berpotensi menekan independensi bank sentral," tegas Yassar.
Selain itu, aspek penegakan hukum dan akses terhadap keadilan turut memengaruhi penurunan IPK. Kenaikan gaji aparatur peradilan dinilai tidak cukup untuk memberantas korupsi sektor yudisial.
ICW menekankan perlunya membongkar jejaring mafia peradilan serta menghentikan intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman melalui amnesti, abolisi, atau rehabilitasi berlebihan.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI