Sengketa Lahan 190 Hektare di Batang Toru Memanas, Nama Eks Pejabat PT AR Muncul dalam Dokumen Ganti Rugi

TAPANULI SELATAN – Persidangan gugatan perdata antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe, memasuki tahap pemeriksaan setempat atau cek lokasi atas lahan yang disengketakan seluas sekitar 190 hektare, Kamis (12/2/2026).

Agenda ini menjadi bagian penting dalam pembuktian karena menyangkut verifikasi langsung batas dan titik koordinat objek perkara.

Kuasa hukum Parsadaan Siregar Siagian, RHa Hasibuan, mengatakan survei titik koordinat telah dilakukan dalam pemeriksaan lapangan.

Baca Juga:

• Prabowo Turun Tangan Soal Nasib Tambang Martabe, Ini Arahannya

"Proses survei titik koordinat sudah dilakukan saat verifikasi di lokasi. Batas-batas lahan juga telah kami tunjukkan secara langsung," ujarnya kepada wartawan.

Menurut dia, pihak penggugat akan melampirkan tambahan bukti berupa peta objek perkara berdasarkan titik koordinat yang telah diverifikasi.

Lahan yang diklaim tersebut, kata dia, telah ditandai secara detail saat cek lokasi berlangsung.

Dalam persidangan, PT Agincourt Resources membantah klaim kepemilikan dengan menyatakan lahan telah dibayarkan ganti rugi kepada masyarakat. Namun, penggugat mempertanyakan kepada siapa pembayaran itu dilakukan.

"PT AR menyebut sudah ada pembayaran ganti rugi. Tetapi saat survei, pihak yang disebut menerima pembayaran itu tidak hadir," kata RHa.

Isu lain yang mengemuka adalah munculnya nama Ir. Pramana Tri Wahyudi dalam dokumen pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan penelusuran penggugat, yang bersangkutan pernah menjabat Senior Manager Humas PT Agincourt Resources pada periode 2019–2020 dan berdomisili di Sleman, Jawa Tengah.

"Fakta ini menimbulkan tanda tanya. Mengapa seseorang yang pernah menjabat posisi strategis di perusahaan justru tercatat menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang kini menjadi objek sengketa?" ujar RHa.

Ia menyebut luas lahan atas nama tersebut sekitar 3,5 hektare dengan nilai pembayaran hampir Rp180 juta.

Sementara itu, berdasarkan citra satelit Google Earth periode 2012 hingga 2024 yang disampaikan penggugat, kawasan yang ditandai sebagai objek perkara menunjukkan perubahan bentang lahan signifikan, dari dominasi vegetasi hijau pada 2012 menjadi area dengan aktivitas pertambangan yang meluas pada 2024.

Persidangan masih berlanjut pada tahap pembuktian. Sengketa lahan ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas berskala besar di Batang Toru, Tapanuli Selatan.

Putusan pengadilan nantinya akan menentukan kejelasan status lahan dan legalitas klaim para pihak.*

(dh)