DPRD Padangsidimpuan Terima Kenaikan Gaji, Publik Soroti Efisiensi Anggaran
PADANGSIDIMPUAN Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan bakal menerima kenaikan gaji dari Rp 33 juta menjadi Rp 37,2 juta per bulan. Sekretari
POLITIK
BATUBARA – Dugaan Korupsi di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Batu Bara T.A 2025 terkait Belanja Kepada Pihak Ketiga dalam program Bimbingan Teknis / Pelatihan senilai Rp. 3.3 Miliar hingga Belanja Honor Narasumber senilai Rp. 920 Juta nampaknya berlanjut dengan rencana Aksi Unjuk Rasa di Kejari Batu Bara, yang akan di lalukan pada Rabu, 18 Februari 2026 mendatang.
Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) beberapa hari belakangan menilai kegiatan tersebut banyak menimbulkan tanda tanya.
Pasalnya, Bimtek tersebut penuh dengan misteri tentang siapa pelaksananya, pesertanya hingga narasumber dan output dari kegiatan tersebut.Baca Juga:
Terpantau, perwakilan Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) sedang berada di ruang Intelkam Polres Batubara saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Rencana Aksi Unjuk Rasa tersebut kepada personel Satuan Intelkam Batubara. Kamis (13/02/2026). Lima puluh.
"Pada hari ini, kamis 13 Februari saya memberikan Surat Pemberitahuan Rencana Aksi Unjuk Rasa ke Intelkam yang akan di laksanakan di Kejari Batu Bara dan dalam rangka koordinasi juga bang". Ungkap Abdillah.
Di dalam surat foto kopi dan keterangan yang di terima pers, APDESU Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa terkait beban biaya pelatihan dengan nilai yang fantastis, kemudian untuk pengurusan akta notaris koperasi desa merah putih hingga belanja honor narasumber yang mencapai ratusan juta rupiah.
"Tentunya ini harus menjadi perharian serius dari kami, Jangan sampai Bimtek Diskop UKM ini bernasib seperti Kasus Bimtek Dinas Pendidikan Batubara Tahun 2024. Dan kami terus mencari bukti - bukti terhadap dugaan kami".
Jelas Abdillah saat memberi keterangan kepada pers di lima puluh setelah memberi surat pemberitahuan aksi unras.*
(dh)
PADANGSIDIMPUAN Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan bakal menerima kenaikan gaji dari Rp 33 juta menjadi Rp 37,2 juta per bulan. Sekretari
POLITIK
JAKARTA Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus kini resmi dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Direktur R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membahas penguatan kerja sama bil
INTERNASIONAL
SUMATERA UTARA PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) menutup kembali ruas tol fungsional SinaksakSimpang Panei setelah melayani lebih dari
NASIONAL
JAKARTA Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan bahwa sebanyak 178.981 siswa lolos dalam Seleksi Nasional
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai sekitar Rp1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) saat menggeleda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Pengurus KontraS, Indria Fernida, mengungkapkan bahwa kondisi Andrie Yunus, aktivis yang menjadi korban penyiraman a
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI