Realisasi Belanja Pemerintah Tembus Rp826 Triliun hingga April 2026, Ditopang MBG dan Bansos
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun hingga 30 April 2026. Angka tersebut set
EKONOMI
MEDAN – Sebagai seorang jaksa aktif di Kejagung yang dikaryakan di Grop PTPN-II (kini PTPN-1 Regional-1) dan sukses membangun kerjasama dengan PT Ciputra Land, Pulung Rinandoro ternyata mendapat "hadiah" fasilitas pembelian rumah di Citra Land Tanjung Morawa, Deliserdang, Sumut.
Hal tersebut ditegaskan sumber terpercaya bitvonline.com melalui pesan WhatsAppss, Rabu, 11 Februari 2026 lalu.
"Dan satu lagi, Bang. Dia (Pulung Rinandoro) dapat fasilitas pembelian rumah di Citra Land Tanjung Morawa," tegas sumber bitvonline.com meyakinkan.Baca Juga:
Artinya, Pulung dan petinggi PTPN lain, dapat membeli rumah di kawasan itu dengan diskon-diskon khusus. Misalnya, diskon sebagai petinggi PTPN itu lebih dari diskon yang diberikan kepada orang lain.
Kemudian, letak dan posisi tanah yang memungkinkan para petinggi PTPN itu mempunyai previlege atas kavlingan tertentu, biaya renovasi dan arsitek dibebankan kepada DMKR (bukan kepada para petinggi PTPN-2 itu).
Selanjutnya memungkinkan para petinggi PTPN-2 memiliki rumah yang spesifikasi teknis berbeda dengan konsumen lainnya, baik luasan tanah, luasan rumah dan tata letaknya. Biaya renovasi yang tidak ditanggung oleh konsumen tapi oleh pengembang.
Ketika ditanya posisi dan alamat rumahnya, sumber itu menjelaskan secara detail, yakni di Cluster West Lake Blok A depan danau. "Agak sulit masuk ke cluster-nya karena dijaga masuk cluster west lake," jelas sumber itu.
Tidak hanya rumah Pulung Rinandoro. Menurut sumber, di kawasan itu juga ada rumah petinggi-petinggi PTPN-2 lainnya.
"Di situ ada rumah A. Ghani (mantan Dirut Holding PTPN-3 yang saat ini menjabat sebagai Director Plantation and Agriculture PT Daya Anagata Nusantara (Danantara), dll," jelas sumber.
Lindungi Bos Besar
Sumber juga menjelaskan upaya Pulung Rinandoro untuk melindungi kepentingan "bos besarnya", yakni Abdul Ghani dalam perkara penjualan 8.000-an tanah HGU PTPN ke PT Ciputra Grop yang saat ini sidangnya bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Ini dilakukannya karena Abdul Ghani-lah yang "menyelamatkannya" setelah berhenti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya, Abdul Ghani hanya menjadikan Pulung sebagai konsultan hukum di PTPN-2. Dan karirnya melejit hingga menjadi Senior Executive Vice President (SEVP) Manajemen Aset.
Karena itu, menurut sumber, Pulung berusaha "melokalisir" perkara penjualan 8.000-an hektar tanah PTPN-2 ke PT Ciputra itu tidak menyeret Abdul Ghani. "Pulung sepertinya mengorbankan Imam Subakti dan Iwan Peranginangin," jelasnya.
Lokalisir Perkara
Lebih jauh sumber bitvonline.com itu menguraikan, dulu perkara yang melibatkan BPN, PTPN dan PT NDP mau "dilokalisir" oleh mafia kasus (markus)-nya Ciputra Grop.
"Tapi, Pulung dan Ganda Wiatmaja nggk punya "peluru bermain" di kejaksaan. Sehingga orang-orang PTPN bergantung betul kepada "markus"-nya Ciputra," jelas sumber.
Harapannya tentu agar perkara penjualan 8.000-an hektar tanah HGU ke Ciputra itu, dapat "dilokalisir" hanya di BPN saja, setelah penetapan Kakanwil BPN Sumut Askani dan Kepala Kantor BPN Deliserdang Abdul Rahim Lubis.
Tapi ternyata, yang dimaksudkan dengan "lokalisir perkara" itu adalah untuk menyelamatkan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) dan PT Ciputra.
Maka, jadilah orang-orang ini PT NDP dan PTPN yang hanya jadi tersangka/terdakwa. "Sehingga "salah tingkahlah" orang si Pulung dan Ganda. Nggk tau lagi harus bagaimana meng-handle perkara ini. Karenanya, dibuatlah contingency planning agar pemegang saham (Abdul Ghani) tidak ikut sebagai tersangka dalam kasus ini," jelas sumber.
Menurut sumber, itulah asal muasal uang Rp 263 miliar yang disetor sebagai "kerugian negara". "Jadi, pada prinsipnya "lokalisir perkara" yang dimaksud adalah melokalisir agar PT DMKR dan PT Ciputra tidak diikutkan sebagai para pihak dalam perkara ini," jelas sumber.
Sayangnya, hingga saat ini, Pulung Rinandoro belum menjawab konfirmasi bitvonline.com yang disampaikan melalui pesan WhatsApss.*
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun hingga 30 April 2026. Angka tersebut set
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menekankan pentingnya internalisasi Kode Etik Jurnalistik bagi
NASIONAL
KONAWE SELATAN Oknum anggota TNI berinisial Sertu Majid Bone alias MB, yang diduga terlibat kasus pencabulan terhadap seorang bocah seko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali melemah pada perdagangan Rabu (20/5/2026) yang bertepatan de
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu, 20 Mei 2026. Pelemahan terjadi di ten
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Rabu, 20 Mei 2026, di tengah meningkatnya kehatihatian pelaku
EKONOMI
JAKARTA Mayoritas harga pangan di tingkat nasional kembali mengalami kenaikan pada Rabu, 20 Mei 2026. Kenaikan tercatat pada sejumlah komo
EKONOMI
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari jurnalis dan aktivis dilaporkan ditangkap tentara Israel saat mengikuti mi
PERISTIWA
JAKARTA Anggapan bahwa penyedap rasa monosodium glutamat (MSG) atau yang dikenal sebagai micin dapat menyebabkan kebodohan masih banyak di
KESEHATAN