Inara Rusli Ganti Nama Jadi Inara Sati, Ungkap Dua Putranya Didiagnosis ADHD dan Autisme
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
BADUNG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) terkait pemberian insentif fiskal kepada Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Badung dan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.
Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardiansyah.Baca Juga:
Ia menekankan bahwa harmonisasi Ranperbup penting untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan konflik norma.
"Setiap produk hukum daerah harus memenuhi asas keselarasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Melalui proses harmonisasi ini, kita memastikan kebijakan fiskal daerah tetap legal, efektif, dan mendukung proyek strategis nasional," ujar Mustiqo.
Dalam rapat, perwakilan Badan Pendapatan Daerah menjelaskan bahwa insentif fiskal merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Meski memberikan kemudahan berusaha, kebijakan tetap disusun dalam koridor hukum yang jelas, terukur, dan akuntabel.
Tim perancang dari Kanwil Kemenkum Bali juga memaparkan matriks penyempurnaan Ranperbup, termasuk perbaikan konsideran dan teknik perumusan norma.
Klarifikasi dilakukan terkait penyebutan nama badan usaha yang kini dikenal dengan brand InJourney Airports, sementara akta perusahaan masih menggunakan nomenklatur Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia.
Penyesuaian nomenklatur akan dikomunikasikan lebih lanjut agar redaksional peraturan tepat.
Mustiqo menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus tercermin dalam regulasi berkualitas.
"Dukungan pemerintah daerah terhadap proyek strategis nasional perlu dibarengi kehati-hatian normatif agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," katanya.
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL